Bisnis.com, JAKARTA - Pada banjir besar tahun 2007, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengeluarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Tim Bappenas menggunakan data yang diperoleh dari berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di wilayah Jabodetabek terkait prediksi kerugian ekonomi.
Awal 2020, banjir besar kembali melanda Jabodetabek dan sekitarnya. Berdasarkan pantauan Bisnis.com, di daerah pinggiran Jakarta seperti Bekasi dan Tangerang juga mengalami banjir yang cukup tinggi. Beberapa imbas yang terlihat misalnya tanah longsor di daerah Bekasi.
Berkaca dari kejadian banjir sejenis pada 2007, Bisnis.com mengutip laporan Bappenas ada lima asumsi kerugian ketika banjir melanda.
Pertama, kerusakan dan kerugian di sektor perumahan. Pada 2007, diperkirakan sekitar 146.000 rumah penduduk di wilayah Jabodetabek, termasuk di wilayah DKI Jakarta yang mencapai hingga 90.000 rumah tergenang, dengan kondisi rusak
ringan, rusak berat atau hilang karena hanyut tersapu banjir.
Dengan menggunakan beberapa asumsi karena belum tersedianya validasi data yang rinci, maka nilai kerusakan dan kerugian di sektor perumahan mencapai Rp1,13 triliun.
Komposisi nilai kerugian sektor perumahan ini didapatkan dari beberapa kasus. Misalnya; rumah hilang karena tersapu banjir, rumah rusak berat dan rusak ringan yaitu berturut-turut sebesar 10%, 15% dan 75%.
Selain itu, nilai kerugian yang diderita karena rumah hilang rata-rata sebesar Rp10 juta per rumah, termasuk nilai terhadap kerugian harta bendanya, dengan pertimbangan bahwa rumah hilang umumnya merupakan rumah nonpermanen di bantaran sungai.
Sementara itu,nilai terhadap kerusakan dan kerugian yang diderita pemilik yang rumahnya mengalami rusak berat, termasuk kerusakan dan kerugian furnitur, peralatan serta pakaian, diperkirakan sebesar Rp20 juta per rumah.
Untuk nilai kerusakan dan kerugian yang dialami rumah yang rusak ringan, termasuk furnitur dan peralatan rumah, nilainya sebesar Rp5 juta per rumah. Selain bangunan rumah yang terendam, prasarana lingkungan perumahan juga rusak terendam air. Bappenas mengasumsikan nilai prasana lingkungan ini 15% dari total nilai kerusakan dan kerugian sektor perumahan.
Dengan demikian secara keseluruhan kerusakan dan kerugian di sektor perumahan mencapai Rp1,3 triliun. Adapun perhitungan dan asumsi nilai yang diterapkan untuk sektor perumahan memperhatikan pengalaman yang dilakukan untuk pemulihan sektor perumahan pascabencana gempa bumi di Provinsi DIY dan Jawa Tengah, serta pascabencana tsunami di Pangandaran pada 2006 silam.
Kedua, kerusakan dan kerugian sektor Infrastruktur. Perkiraan nilai kerusakan dan kerugian sektor infrastruktur mencapai Rp854 miliar, yang terdiri dari nilai kerusakan fisik sebesar Rp328 miliar dan kerugian yang dialami oleh pemerintah serta BUMN/BUMD karena kehilangan pendapatan karena tidak dapat mengoperasikan fasilitas yang rusak tersebut mencapai Rp525,8 miliar.
Nilai kerugian yang diperhitungkan ini baru pada tahap kerugian langsung yang dialami oleh pemerintah, BUMN/BUMD, belum termasuk kerugian tidak langsung yang dialami masyarakat pengguna atau pihak lain yang merugi akibat kerusakan sarana dan prasarana tersebut.
Dari jumlah tersebut, sebagian besar atau Rp533,8 miliar merupakan aset milik pemerintah, termasuk BUMN/BUMD dan sisanya Rp320 juta merupakan aset milik swasta
Ketiga, lerusakan dan kerugian sektor ekonomi produktif. Bappenas mencatat, sektor ekonomi produktif yang tersebar di wilayah Jabodetabek, tercatat sejumlah industri, pasar serta PKL (pedagang kaki lima) yang menderita kerugian karena terendamnya pabrik, pasar serta fasilitas perekonomian lainnya.
Berkaca pada banjir 2007 silam, tercatat kerusakan dialami oleh 75 industri besar, terutama industri otomotif dan elektronik, 560 industri tekstil di sentra industri Cipulir, 2100 unit usaha mebel yang berada di 24 sentra industri mebel di Jakarta Timur dan Pondok Aren Tangerang. Ada sekitar 16.240 PKL di lima wilayah di DKI Jakarta serta 40 pasar tradisional. Adapun perkiraan kerusakan dan kerugian setidaknya mencapai Rp2,9 Triliun.
Keempat, kerusakan dan kerugian Sarana dan Prasarana Sosial, yang meliputi fasilitas pendidikan yang mencapai lebih dari 200 unit sekolah 33 puskesmas dan pustu serta 3 rumah sakit, fasilitas keagaman, serta fasilitas sosial lainnya.
Kelima, kerusakan dan kerugian sektor Lainnya, tercatat bencana banjir mengakibatkan kerusakan di sejumlah kantor pemerintahan, fasilitas keamanan dan ketertiban, serta kerusakan dan kerugian yang bersifat langsung atau direct damage and loss yang diharapi sektor keuangan dan perbankan
Secara keseluruhan, Bappenas mengasumsikan nilai kerusakan dan kerugian hampir mencapai Rp5,2 triliun. Angka ini tercatat belum termasuk kerugian ekonomi yang dialami oleh sektor usaha dan asuransi yang diperkirakan senilai US$400 juta, atau setara dengan Rp3,6 triliun selama 7-10 hari terjadinya bencana banjir di wilayah Jabodetabek.
Dari perhitungan kerusakan dan kerugian yang bersifat langsung atau direct impact, sebesar Rp5,2 triliun, sejumlah Rp4,5 triliun merupakan aset milik swasta/masyarakat, dan selebihnya Rp650 miliar merupakan kerusakan dan kerugian dari aset milik pemerintah/BUMN/BUMD.
Lalu bagaimana dampak kerugian akibat banjir untuk 2020? Kita tunggu saja hasil perhitungan dan analisis Bappenas.
