Bisnis.com, MAKASSAR -- Memasuki masa musim tanam PT Pupuk Indonesia (Persero) menyiapkan stok nasional pupuk bersubsidi sebanyak 1,47 juta ton.
Jumlah tersebut mencapai tiga kali lipat dari ketentuan dan dinilai mampu memenuhi kebutuhan selama dua bulan ke depan atau hingga Februari 2020.
Sepanjang 2019 Pupuk Indonesia tercatat telah menyalurkan sebanyak 8,13 juta ton pupuk bersubsidi. Penyaluran tersebut setara dengan 92% dari total alokasi pupuk bersubsidi pada 2019 yakni sebesar 8,8 juta ton.
Adapun rincian pupuk yang disalurkan di antaranya dari 3,56 juta ton Urea, 2.28 juta ton NPK, 738 ribu ton SP-36, 909 ribu ton ZA dan 693 ribu ton Organik.
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Aas Asikin Idat menerangkan hingga per 16 Desember 2019, stok nasional pupuk subsidi sampai dengan lini IV atau tingkat pengecer mencapai 1,47 juta ton yang terdiri dari 696.393 ton Urea, 405.265 ton NPK, 178.112 ton SP-36, 122.448 ton ZA dan 68.916 ton Organik.
Selain pupuk bersubsidi, untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan kami juga menyediakan stok pupuk non subsidi sebanyak 226.345 ton yang tersebar hingga ke lini IV.
Baca Juga
"Sehingga jelang musim tanam, ketersediaan pupuk bagi pertanian dapat terjaga," kata Aas saat melakukan kunjungan kerja bersama Komisi IV dan Komisi VI DPR RI di Makassar, Kamis (19/12/2019).
Di Sulsel sendiri Pupuk Indonesia menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebanyak 102.613 ton, serta pupuk non subsidi sebanyak 2.061 ton untuk memenuhi kebutuhan petani yang diprediksi akan memuncak jelang masa tanam.
Aas menyebut, sejauh ini penyaluran pupuk bersubsidi di Sulsel diklaim cukup lancar.
Hingga 15 Desember 2019, penyaluran telah mencapai 554.600 ton atau setara 97% dari alokasi untuk Sulsel sebanyak 571.362 ton.
"Ini sudah menjadi komitmen kami untuk menjaga ketersediaan pupuk di setiap daerah guna mengantisipasi tingginya kebutuhan petani," katanya.
Bagi petani yang telah kehabisan alokasi pupuk bersubsidi lanjut Aas, diminta tidak perlu khawatir, sebab perseroan akan selalu menyediakan pupuk komersil di kios-kios resmi.
Untuk itu, pihaknya juga mengimbau kepada para distributor pupuk bersubsidi selalu siap melaksanakan penyaluran dengan optimal sesuai prinsip enam tepat atau 6T
Adapun prinsip 6T yakni tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu. Hal itu penting dilakukan guna memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan pemerintah.
Apalagi distributor dan kios-kios pengecer resmi memiliki peran yang penting dalam keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi.
"Pupuk Indonesia pun secara berkala terus melakukan monitoring distribusi guna memastikan pupuk bersubsidi diterima petani yang memang berhak dan terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Petani," papar Aas.
Langkah tersebut mendapat dukungan dari Komisi IV DPR RI dengan ruang lingkup tugas di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, dan kelautan. Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyatakan Pupuk Indonesia harus konsisten untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani.
"Kami dukung langkah-langkah yang sudah dilakukan. Ketersediaan pupuk bersubsidi memang harus dijaga bagaimana pun caranya," kata Sadin.
Ia juga mengatakan, jika dalam pengawasan terjadi penyimpangan di lapangan maka pihak terkait diminta untuk segera melaporkan pada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida KP3. Seluruh pihak diminta mampu bersinergi demi mendukung stabilitas di sektor pertanian.
Dalam kunjungan kerja tersebut turut hadir mendampingi Direktur Komersil PT Pupuk Kaltim, Gatoet Gembiro Noegroho, Direktur Keuangan, SDM & Umum Petrokimia Gresik, Dwi Ary Purnomo dan Direktur Komersil PT Pupuk Kujang.
