Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Insentif Pajak Sektor Properti Akan Dikaji Ulang

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan bahwa insentif pajak yang telah diberikan kepada para pelaku usaha sektor properti perlu dikaji ulang.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 18 Desember 2019  |  16:22 WIB
Wajah properti Jakarta - Reuters/Darren Whiteside
Wajah properti Jakarta - Reuters/Darren Whiteside

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan bahwa insentif pajak yang telah diberikan kepada para pelaku usaha sektor properti perlu dikaji ulang terkait dengan dampak dan keefektifannya terhadap kinerja bisnis properti.

“Saya sedang menghitung berapa besar nilai pajak yang terasosiasi dengan suatu transaksi properti,” kata Suahasil dalam acara Seminar Property Outlook di Jakarta pada Rabu (18/12/2019).

Wamenkeu menilai pertumbuhan properti dalam beberapa tahun belakangan tidak sejalan dengan segala insentif yang telah diberikan oleh pemerintah sehingga perlu adanya evaluasi lebih lanjut. “Saya betul-betul meminta sektor properti mulai bekerja dengan meningkatkan pertumbuhannya.”

Dia mengaku beberapa waktu lalu bertemu dengan para pengusaha properti di Indonesia dan mengingatkan mereka untuk menaikkan pertumbuhan properti, namun pengusaha itu merasa insentif yang diberikan masih kurang.

“Saya ingatkan kan pemerintah sudah berikan insentif, jadi kapan properti naik. Biasa, mereka bilang masih kurang insentifnya,” tuturnya.

Suahasil mengemukakan pemerintah pada 2018 memberikan insentif untuk sektor properti sebesar Rp5,7 triliun dan berpotensi naik jika kinerja sektor tersebut turut meningkat. “Kalau sektor ini tambah cepat, angka Rp5,7 triliun juga pasti naik dengan sendirinya.”

Insentif itu mencakup peningkatan batasan nilai tidak kena pajak untuk rumah sangat sederhana (RSS), pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk korban bencana, penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dari 5 persen ke 1 persen, serta insentif PPh dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dari Rp10 miliar menjadi Rp30 miliar.

Suahasil menyebutkan pengkajian ulang terhadap insentif pajak sektor properti itu akan melibatkan pelaku usaha sehingga dapat secara jelas mengetahui terkait tujuan serta keinginan dari mereka sekaligus pemerintah.

“Kita ingin dunia usaha bergerak, seperangkat (insentif) yang sudah dikasih dicek lagi ke usaha apakah berdampak ke lapanga. Namun kita akan terus dan meminta masukan dari dunia usaha,” ucapnya.

Dia berharap dengan optimalisasi sektor properti yang terus dilakukan oleh pemerintah melalui pemberian insentif dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi negara di tengah adanya gejolak global.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pajak properti
Editor : M. Syahran W. Lubis
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top