Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Bappenas: Perikanan Berkelanjutan Harus Andalkan WPP

Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Himawan Hariyoga menyatakan, luas laut mencapai 70% dari total luas wilayah Indonesia, pengelolaan laut tidak dapat dikendalikan secara sentralistik saja.
Gloria Fransisca Katharina Lawi
Gloria Fransisca Katharina Lawi - Bisnis.com 13 Desember 2019  |  14:10 WIB
Nelayan membersihkan kapal 3 GT bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kelurahan Lapulu, Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (4/2/2019). - ANTARA/Jojon
Nelayan membersihkan kapal 3 GT bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kelurahan Lapulu, Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (4/2/2019). - ANTARA/Jojon

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas melalui satuan kerja Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) menyepakati bahwa perikanan berkelanjutan hanya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi jika mengandalkan sistem Wilayah Pengelolaan Perikanan atau WPP.

Dalam Workshop Perikanan Berkelanjutan dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional pada 11-12 Desember 2019 melalui Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Himawan Hariyoga menyatakan, luas laut mencapai 70% dari total luas wilayah Indonesia, pengelolaan laut tidak dapat dikendalikan secara sentralistik saja.

Salah satu caranya melalui peningkatan pengelolaan perikanan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan atau WPP, dengan menguatkan data stok perikanan dan kelembagaan WPP.

Menurutnya, pengelolaan perikanan yang berkelanjutan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) akan melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor industri perikanan. Tujuannya agar secara kolaboratif menerapkan konsep pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi nasional.

“Indonesia tengah menyongsong peralihan konsepsi dan praktik ekonomi dari yang bersifat tradisional ke konsep pemanfaatan sumber daya laut untuk pertumbuhan sosial ekonomi serta berfokus pada keberlanjutan ekosistem laut,” kata Himawan dikutip dari siaran pers, Jumat (13/12/2019).

Adapun penentuan arah kebijakan pengelolaan perikanan berdasarkan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai basis spasial dalam kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dimuat dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, khususnya pada Agenda Pembangunan Ketahanan Ekonomi, dimana terdapat Program Prioritas Nasional mengenai Pengelolaan Kelautan dan Kemaritiman.

Hal ini dilandasi oleh sektor perikanan turut memberi sumbangan bagi pembangunan nasional mencakup pembangunan ekonomi berupa kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Nasional, penciptaan lapangan pekerjaan serta peningkatan kesejahteraan, maupun ketahanan pangan. Oleh karenanya pengelolaan sumber daya perikanan juga memerlukan keterlibatan multi-sektoral dan multi-pemangku kepentingan untuk dapat diimplementasikan secara optimal.

Dalam upaya pengelolaan perikanan berbasis WPP mempunyai beberapa strategi. Pertama, meningkatkan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan. Kedua, penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir. Ketiga, meningkatkan produksi, produktivitas, standardisasi, mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan.

Keempat, meningkatkan fasilitasi usaha, pembiayaan, perlindungan usaha, dan akses pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan skala kecil. Kelima, meningkatkan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) sendiri terbagi ke dalam 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.1/2009 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.18/2014. Wilayah ini merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk aktivitas utama antara lain penangkapan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan lainnya.

Himawan menyatakan, Bappenas menerapkan kebijakan pengintegrasian riset ke dalam implementasi pembangunan berkelanjutan yang merupakan salah satu model inovasi pembangunan. Dia mencontohkan tentang aspek manajemen terhadap pengelolaan perikanan berbasis data atau evidence-based policy yang akurat dan didukung dengan hasil riset yang mutakhir.

“Nantinya sektor perikanan Indonesia melalui pengelolaan berbasis WPP dapat menjadi salah satu contoh nyata bagaimana aspek riset digunakan dalam menjaga sumber daya laut dan perikanan sekaligus dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) terutama dalam mendukung TPB 14 yaitu Ekosistem Lautan. Dokumen rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah menginternalisasikan TPB 14 dengan beberapa target pencapaian seperti proporsi produksi perikanan tangkap yang lestari, dan luasan kawasan konservasi perairan yang ditetapkan.

Dalam hal ini, Bappenas melalui satuan kerja (Satker) Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) juga berupaya untuk mengintegrasikan isu-isu pengelolaan perikanan berkelanjutan dalam salah satu agenda kerjanya seperti COREMAP-CTI atau Coral Reef Management Program-Coral Triangle Initiative yang merupakan salah contoh inovasi pembangunan berkelanjutan.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Kelautan dan Perikanan beberapa waktu lalu menyatakan dalam 5 tahun ke depan, sektor perikanan akan bertambah sekitar US$100 miliar-US$160 miliar atau sekitar 8%-11% dari PDB. Oleh sebab itu, solusi yang bisa ditempuh untuk mencapai target berupa pembuatan pelelangan ikan berskala internasional.

Enabler yang paling mungkin adalah menata ulang tempat pelelangan ikan. Indonesia hingga saat ini belum punya international fish market. Di Utara Indonesia [Filipina dan Jepang], ada international fish market, di Selatan kita [Australia] ada, di Barat juga ada, di Jepang malah ada beberapa. Intinya, international fish market harus segera dimulai,” jelas Suharso.

Dia menjelaskan, berdasarkan data Kementerian PPN/Bappenas, sudah ada tiga tempat yang dinilai punya potensi pasar ikan internasional yaitu di Likupang, Sulawesi Utara. Dia menjelaskan alasan pembangunan hotel dan infrastruktrur di Likupang adalah sebagai pra syarat untuk membangun international fish market.

Dia menilai, Likupang merupakan perairan yang memiliki potensi di bidang ikan tuna jenis blue fin dan yellow fin. Selama ini, potensi besar itu diambil oleh negara tetangga yaitu Australia, Jepang, dan Filipina.

Pasalnya, di Likupang ada dua jenis ikan, yaitu blue fin dan yellow fin tuna. Suharso menyebut, menurut penelitian yang dilakukan peneliti Norwegia, ikan tersebut masuk di Teluk Tomini.

“Saat blue fin itu naik ke atas atau ke arah Utara, ikan itu ditangkap oleh nelayan Filipina dan Jepang. Sementara itu, saat yellow fin turun ke bawah atau ke arah Selatan maka ditangkap Australia,” terang Suharso.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kelautan
Editor : Achmad Aris
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top