Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mengkaji ulang ketentuan rangkap jabatan direksi dan komisaris dalam perusahaan pelat merah.
Hal tersebut menjadi salah satu utama Menteri BUMN Erick Thohir setelah dirinya mengetahui sejumlah direksi di perusahaan menjadi komisaris pada lebih dari enam anak perusahaan.
Salah satu orang yang merangkap banyak jabatan komisaris adalah Eks Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara. Ia menjadi Komisaris di sejumlah anak dan cucu perusahaan Garuda Indonesia yakni PT GMF AeroAsia, PT Citilink Indonesia, PT Aerofood Indonesia, PT Garuda Energi Logistik & Komersil, PT Garuda Indonesia Air Charter, dan PT Garuda Tauberes Indonesia.
Menurut Erick, banyaknya jabatan komisaris yang dimiliki oleh direksi menandakan kurang sehatnya pengelolaan BUMN saat ini. Menurutnya, jabatan komisaris yang dimiliki oleh direksi sebaiknya tidak lebih dari dua. Selain itu, gaji dan tunjangan juga seharusnya tidak diterima secara penuh.
"Harusnya kalau sudah menjabat sebagai Dirut, gaji yang diterima sebagai komisaris tidak boleh lebih besar dari gaji dirutnya. Bahkan seharusnya hanya mendapat 30% dari keseluruhan [gaji komisaris]," jelasnya saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta pada Jumat (13/12/2019).
Oleh karena itu, ia mengatakan pihaknya akan melakukan kajian komprehensif terkait ketentuan Komisaris BUMN. Ia juga tidak menutup kemungkinan akan mengubah peraturan ini bila dirasa perlu.
