Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah diminta mem-bundling sejumlah proyek strategis nasional (PSN) bidang perhubungan yang konstruksinya tertunda dengan proyek lain.
Direktur Center for Sustainable Infrastructure Development (CSID) Mohamad Ali Berawi mengatakan perlu perencanaan pembangunan yang bernilai tambah agar bisa dihasilkan dampak dan manfaat yang optimal pada proyek tersebut.
"Bundling proyek infrastruktur dengan konsensi dan insentif, bundling proyek kereta api cepat dengan konsensi pembangunan bisnis dan wilayah untuk meningkatkan kelayakan proyek, konsensi pengembangan transit oriented development [TOD] dengan MRT dan loop line KA," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (12/12/2019).
Menurutnya, pemerintah harus mulai melihat berbagai skema investasi yang menarik bagi swasta, sehingga modal dan kapitalisasi aset meningkat.
Selain itu, katanya, untuk proyek PSN di wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan Papua perlu bundling alias penggabungan dengan pengembangan bisnis dan industri pengolahan sumber daya alam.
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.56/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No.3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Kemenhub mengelola 33 PSN yaitu 16 proyek kereta api, tujuh bandara, dan 10 proyek pelabuhan laut.
Sejauh ini terdapat setidaknya tujuh PSN yang pembangunannya ditunda dari rencana awal. Total anggaran yang dibutuhkan untuk ketujuh proyek tersebut mencapai Rp251,8 triliun.
Ketujuh proyek tersebut terdiri atas empat proyek kereta api, yaitu revitalisasi kereta api Jakarta - Surabaya senilai Rp102,3 triliun, kereta api Purukcahu - Bangkuang Kalimantan Tengah senilai Rp77 triliun, Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor North - South senilai Rp39,5 triliun, serta elevated loop line DKI Jakarta Rp27 triliun.
Sementara itu, tiga proyek lainnya termasuk di angkutan laut, yakni Inland Waterways Cikarang - Bekasi - Laut Jawa (CBL) Rp3,4 triliun; pembangunan Pelabuhan Sorong Seget, Papua Barat Rp2,4 triliun; serta pengembangan Pelabuhan Palu (Pantoloan, Teluk Palu), Sulawesi Tengah Rp209 miliar.
