Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Revitalisasi Industri TPT Butuh Dana Investasi Rp175 Triliun

Saat ini, devisa yang dihasilkan industri TPT bernilai US$13,2 miliar dengan net devisa US$3,2 miliar.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com 11 Desember 2019  |  17:49 WIB
Revitalisasi Industri TPT Butuh Dana Investasi Rp175 Triliun
Calon pembeli memilih bahan kain di Pusat Grosir Tanah Abang, Jakarta, Jumat (14/9/2018). - ANTARA/Muhammad Adimaja
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Revitalisasi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) diperkirakan membutuhkan biaya Rp175 triliun.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto seusai menghadiri pertemuan dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, di Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Anne mengatakan, revitalisasi industri TPT diperkirakan akan menelan dana Rp175 triliun dari hulu ke hilir industri. Dari jumlah tersebut, Rp75 triliun diantaranya akan dipergunakan untuk memperbarui mesin-mesin produksi.

"Karena mesin kami sudah tergolong keluaran lama. Ini juga merupakan salah satu faktor yang membuat kami kurang bisa bersaing dengan produk impor," jelasnya.

Anne melanjutkan, dana tersebut akan dipakai dalam periode 7 tahun. Dengan dana revitalisasi tersebut, pihaknya memperkirakan devisa yang dihasilkan industri TPT akan meningkat sekitar 10 kali lipat.

Saat ini, devisa yang dihasilkan industri TPT bernilai US$13,2 miliar dengan net devisa US$3,2 miliar. API memproyeksikan dengan revitalisasi serta perbaikan regulasi yang akan dilakukan pemerintah, industri garmen dapat meraup devisa sebesar US$49 miliar dengan net devisa US$30 miliar pada 2030.

"Ini merupakan bentuk harmonisasi yang akan dilakukan dari hulu ke hilir untuk menaikkan daya saing produk Indonesia karena industri tekstil punya potensi besar untuk meningkatkan perekonomian bangsa," ujar Anne.

Sementara itu, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya akan meminta kepada para pelaku usaha menentukan bidang yang akan diprioritaskan mendapatkan pendanaan ini. Hasil tersebut nantinya akan ia bahas bersama dengan Presiden Joko Widodo serta instansi terkait.

"Kami akan carikan solusi yang menguntungkan dunia usaha, tetapi juga tidak membebani pemerintah," imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

industri tpt
Editor : Achmad Aris
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top