Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Temui Kepala BKPM, Pengusaha Tekstil Siapkan 6 Rekomendasi

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Iwan Lukminto menuturkan, para pelaku usaha tekstil tengah mempersiapkan poin-poin rekomendasi yang akan dibawa ke pemerintah.
Penjual bahan kain menata dagangannya di Pusat Grosir Tanah Abang, Jakarta, Jumat (14/9/2018)./ANTARA-Muhammad Adimaja
Penjual bahan kain menata dagangannya di Pusat Grosir Tanah Abang, Jakarta, Jumat (14/9/2018)./ANTARA-Muhammad Adimaja

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha di bidang tekstil mempersiapkan enam rekomendasi untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Mereka berharap Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dapat menjembatani pembahasan rekomendasi ini dengan Kementerian/Lembaga teknis terkait.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Iwan Lukminto menuturkan, para pelaku usaha tekstil tengah mempersiapkan poin-poin rekomendasi yang akan dibawa ke pemerintah. Rekomendasi ini diharapkan menjadi jalan untuk menghadapi gempuran tekstil dan produk tekstil (TPT) impor di pasar domestik.

Iwan mengatakan ada enam pokok rekomendasi yang menjadi pokok pembahasan. Keenamnya terdiri pada bidang yang berbeda-beda, yakni bahan mentah (raw material), market, komersil, sumber daya manusia, energi dan teknologi, serta lingkungan hidup.

"Rekomendasi per bagiannya tengah kami kaji mendalam. Rencananya minggu depan akan dibawa ke kementerian/lembaga teknis terkait," ujar Iwan.

Semetara itu, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan kesiapannya menjembatani komunikasi antara pelaku usaha dan instansi teknis terkait. Ia mengatakan BKPM akan memanggil kementerian terkait pada Rabu depan untuk membahas poin-poin rekomendasi dari para pelaku usaha.

Bahlil juga berharap, koordinasi ini ke depannya akan membuat produk lokal kembali menguasai pasar. Hal ini dinilai dapat tercapai apabila regulasi yang dikeluarkan masing-masing kementerian tidak saling tumpang tindih.

"Ini bukan hanya kerja pengusaha, harus ada sinergi antara pengusaha dan pemerintah. Pengusaha membutuhkan kepastian dalam pemberlakuan kebijakan," kata Bahlil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper