Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berniat untuk membentuk super holding untuk memacu kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah beroperasi.
Ide pembentukan holding BUMDes sebenarnya sudah diwacanakan pada 2017 yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas BUMDes sekaligus memacu kontribusinya terhadap pendapatan desa.
Sebaliknya, ide pembentukan super holding ini merupakan kumpulan holding BUMDes yang mencakup beberapa desa dalam satu kawasan.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan pembentukan super holding tersebut tak hanya melibatkan BUMDes dan BUMN, tetapi juga sektor swasta.
“BUMDes kan sebenernya holding, nah kemudian ada BUMDes bersama itu dibangun atas kerja sama antardesa. Kerja sama antardesa membangun BUMDes bersama, berarti satu BUMDes menangani satu kawasan desa. Pengelolaan produksi di desa dari hulu sampai hilir tertangani dengan baik,” jelasnya di Kantor Presiden, Rabu (11/12/2019).
Kerja sama yang melibatkan BUMN dan swasta diakuinya merupakan solusi untuk mengatasi keterbatasan BUMDes selama ini antara lain permodalan, kapasitas sumber daya manusia, hingga pemasaran.
Adapun, Abdul mengungkapkan sejumlah holding BUMDes sudah terbentuk di Temanggung, Bali, dan Bangka Belitung. Sayangnya, kawasannya masih belum luas alias hanya mencakup 5-10 desa.
“Ini udh banyak klo BUMDes bersama. Tetapi kawasannya baru bisanya 5 desa, 10 desa. Dari hulu misalnya padi yang produksinya hari ini hanya 3.000 [ton], setelah dilakukan kerjasama antar desa dibangun BUMDes bersama pendampingan penanaman, pembibitan dan seterusnya sampai panen sampai pada rice milling unit menghasilkan beras premium,” tambahnya.
Hingga tahun ini, dia mencatat jumlah BUMDes mencapai 30.000 dengan rincian sekitar 2.188 unit mangkrak dan 1.670 lainnya tidak berkontribusi signifikan terhadap pendapatan desa.
