Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo meminta kementerian dan lembaga tidak berjalan sendiri-sendiri dalam mengelola usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Negara dalam rapat terbatas khusus membahas pemberdayaan UMKM di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/12/2019) yang dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju.
Presiden Jokowi mengatakan pemberdayaan UMKM di Indonesia belum fokus dan terarah karena masih tersebar di 18 kementerian dan lembaga. Selain pemberdayaan, anggaran untuk UMKM juga masih tersebar.
Selain kredit usaha rakyat (KUR) dengan nilai plafon hingga Rp190 triliun pada 2020, kementerian juga menyalurkan pembiayaan untuk UMKM dengan nilai sekitar Rp33 triliun. Jokowi menegaskan pentingnya kebijakan satu pintu (one gate policy).
"Jangan sampai berjalan sendiri-sendiri sehingga pemberian [pinjaman untuk] UMKM betul-betul terintegrasi, terpadu baik dalam menentukan sektor prioritas, langkah-langkah strategis maupun desain pembiayaan," katanya.
Jokowi mengatakan masalah UMKM bukan lagi soal pembiayaan pada saat ini karena pemerintah telah memiliki skema KUR serta co-invest serta modal ventura, baik dari dalam dan luar negeri.
Nilai pembiayaan itu, menurut Jokowi, sangat besar yang ingin dan akan masuk ke Indonesia.
"Tapi justru saya mendengar banyak keluhan dari mereka karena sulit penyalurannya. Padahal di sisi lain kita punya jutaan UMKM yang membutuhkan modal untuk naik kelas. Jadi masalahnya ada di mana, Inilah yang harus kita cari," kata Jokowi.
