Bisnis.com, JAKARTA – Dalam rangka mewujudkan komitmen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, pelaku usaha harus gencar dalam meningkatkan iklim kesetaraan gender pada dunia industri.
CEO Sintesa Group Shinta Widjaja Kamdani menyatakan untuk mewujudkan kesepakatan global dalam SDGs, pelaku usaha harus mendukung pemberdayaan perempuan dalam lingkungan kerja. Salah satunya adalah dengan menambah jumlah pekerja perempuan, serta memberikan kesempatan kepemimpinan pada perempuan dalam dunia usaha.
“Saat ini di industri banyak sektor usaha dengan woman stamp, ad ayang bukan women stamp. Jadi memang ada sektor usaha yang jadi langka dengan keterlibatan perempuan, misalnya industri mesin atau mekanik, transportasi, dan pertambangan,” ungkap Shinta di Co-Hive, Mega Kuningan, Kamis (5/12/2019).
Dia menyatakan di era pergeseran cara kerja, banyak perempuan yang bisa masuk dalam teknik komputer. Menurut Shinta, teknologi telah membantu industri, meski pada sisi lain juga menjadi kendala padat karya mengotomitisasi. Maka dengan adanya shift of job, bisa menjadi pemerintah dalam mengoptimalisasi peran perempuan.
Menurut Shinta, beberapa langkah yang sudah mulai diambil misalnya dengan membuat jadwal kerja yang lebih fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN). Shinta menilai, dengan cara ini akan semakin mengefisiensi kerja dan mendorong kenyamanan lingkungan kerja khususnya untuk ASN perempuan dalam menyeimbangkan tanggung jawab kerja dengan tanggung jawab rumah tangga.
Terkait pentingnya keterlibatan perempuan sebagai pimpinan dalam dunia industri, dia menilai ada beberapa tantangan. Pertama, soal peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan yang harus dimulai dari sistem pendidikan. Salah satu langkah konkret pemerintah ke depan adalah dengan mendorong perempuan masuk dalam pendidikan vokasi.
Kedua, masalah working balance khususnya bagi perempuan yang sudah berumah tangga. Menurutnya, dua masalah ini menjadi salah satu isu dalam mendorong kualitas tenaga kerja perempuan di Indonesia, khususnya pada sektor formal.
“Dalam isu tenaga kerja ini bukan hanya isu upah saja, tetapi juga isu produktivitas. Kita perlu ada skill development, yang nanti ada scalling, upscaling, rescalling, link and match di Indonesia. Ini yang belum jelas,” ujar Shinta.
President Indonesia Global Compact Network (IGCN), YW Junardy menyatakan ketidaksetaraan gender bisa memberi dampak negative bagi aspek pembangunan negara. Salah satu yang paling terdampak adalah ekonomi.
“Berinvestasi pada perempuan dan anak perempuan adalah kunci penting meningkatkan pembangunan berkelanjutan,” terang Junardy.
CEO Martha Tilaar Group, Bryan Tilaar menambahkan, pelaku usaha harus terlibat dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan. Beberapa praktik yang dilakukan adalah mengubah praktik bisnis konvensional menjadi sustainable business.
Beberapa acuan dalam praktik bisnis berkelanjutan ini adalah peduli pada lingkungan, hak-hak pekerja, kelangsungan hidup masyarakat, dan pemberdayaan perempuan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
