Butuh Rp6.000 Triliun untuk Pembangunan Infrastruktur 5 Tahun ke Depan

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu RI Luky Alfirman menyampaikan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia tetap menjadi salah satu prioritas utama Presiden Joko Widodo pada periode kedua ini.
Dwi Nicken Tari
Dwi Nicken Tari - Bisnis.com 03 Desember 2019  |  11:57 WIB
Butuh Rp6.000 Triliun untuk Pembangunan Infrastruktur 5 Tahun ke Depan
aerial proyek pembangunan persimpangan jalan tol Pekanbaru-Dumai (Pekdum) Seksi 5-6 di Riau, Minggu (24/11) - Bisnis Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia membutuhkan investasi senilai Rp6.000 triliun untuk periode 5 tahun ke depan dalam rangka membangun infrastruktur berkelanjutan sebagai salah satu prioritas tertinggi Indonesia dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu RI Luky Alfirman menyampaikan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia tetap menjadi salah satu prioritas utama Presiden Joko Widodo pada periode kedua ini.

“Kajian awal, sekitar 37% dari total kebutuhan pembiayaan diambil dari APBN 2020. Oleh karena itu, adanya peran dan keterlibatan swasta dalam pembangunan menjadi krusial,” kata katanya, Selasa (3/12/2019).

Hal itu disampaikan dalam diskusi bertajuk “Mendorong Pendanaan Infrastruktur Berkelanjutan melalui Pasar Modal dan Pertumbuhan Asuransi” yang diadakan Sustainable Development Investment Partnership (SDIP) ASEAN Hub, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), ASEAN Insurance Council (AIC), dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Diskusi bertujuan mencari solusi terhadap tantangan pembiayaan infrastruktur berkelanjutan melalui asuransi dan pasar modal, serta mengidentifikasi langkah berikutnya untuk mendukung investasi domestik jangka panjang.

Sementara itu, Co-Chair of the Steering Group of SDIP ASEAN Hub yang juga merupakan Chairman Eastspring Investments, Donald Kanak menambahkan bahwa SDIP mendirikan SDIP ASEAN Hub untuk mengambil peran penting dalam mengelola modal bagi pembangunan berkelanjutan di Asean.

“Forum diskusi seperti pada hari ini sangat penting dalam rangka melanjutkan dialog yang konstruktif dan mengedepankan solusi yang mendukung agenda nasional untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Adapun SDIP adalah inisiasi dari World Economic Forum (WEF) dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sebagai wadah independen yang mempertemukan pemerintah, swasta, dan filantropis.

Fokus utama dibentuknya SDIP untuk memobilisasi keuangan bagi emerging economies dan negara berkembang yang sejalan dengan semangat SDGs.

“Kemitraan Pemerintah Swasta (PPP) merupakan kunci untuk mengakses permodalan yang dibutuhkan Indonesia untuk mewujudkan capaian SDGs pada 2030. Harapan kami, WEF dan SDIP dapat menjadi platform yang tepat untuk mendorong kolaborasi tersebut dan membawa perubahan terhadap sistem di Indonesia,” ujar Head of Regional Agenda Asia Pacific dan Member of the Executive Committee WEF Justin Wood.

Forum ini menghadirkan pemerintah maupun swasta, serta menekankan pada signifikansi investasi domestik jangka panjang dan bagaimana asuransi maupun pasar modal domestik yang semakin besar dapat mempercepat mobilisasi modal untuk pembangunan berkelanjutan jangka panjang.

Keberhasilan forum ini merupakan sebuah langkah penting guna membina pendekatan kolaboratif yang telah dibangun oleh SDIP ASEAN Hub bersama dengan pemerintah dan swasta, khususnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
infrastruktur

Editor : M. Taufikul Basari
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top