Bisnis.com, NUSA DUA — Penyederhanaan sejumlah regulasi melalui rancangan undang-undang baru yang disiapkan pemerintah diharapkan membawa dampak penguatan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menuturkan penyederhanaan iklim investasi melalui pembentukan Omnibus Law atau aturan hukum yang meniadakan aturan turunan lainnya, tidak hanya ditujukan bagi pelaku usaha besar.
Kemudahaan berusaha dengan penyederhanaan birokrasi juga ditujukan bagi pelaku usaha kecil.
"Pemerintah saat ini sedang berupaya menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif bagi pengembangan dunia usaha melalui penyederhanaan sejumlah regulasi," kata Ma'ruf dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Bali, Jumat (29/11/2019).
Menurutnya setelah Omnibus Law ini terbit menjadi undang-undang, para pengusaha besar yang tegabung dalam Kadin harus mengambil peran melalui pemberdayaan dan pendampingan UMKM agar naik kelas, pengembangan bisnis rintisan, juga melakukan upaya perluasan pemanfaatan penggunaan teknologi digital.
"Kadin juga diharapkan mampu untuk berperan serta dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia sehingga para tenaga kerja memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri nasional," katanya.
Lebih lanjut, Ma'ruf menekankan saat ini para pengusaha yang tergabung dalam Kadin juga harus mengambil peran untuk mengembangkan potensi baru yakni ekonomi syariah.
Saat ini sistem keuangan syariah masih memiliki ruang tumbuh sangat besar di Indonesia.Presiden dan Wakil Presiden akan memimpin langsung penguatan ekonomi syariah ini.
"Para pelaku bisnis dan usaha diharapkan mulai berbenah dan mampu menangkap peluang pengembangan ekonomi syariah, misalnya penggunaan label halal, perluasan kegiatan usaha syariah seperti wisata halal, dan kegiatan bisnis lainnya yang dalam pengelolaannya sejalan dan mendukung konsep ekonomi syariah," katanya.
