Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hadapi Lonjakan Lansia, Ini yang Harus Disiapkan Pemerintah

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abdul Manap Pulungan menyatakan mitigasi untuk mengelola potensi ekonomi dari masyarakat lanjut usia membutuhkan pendekatan yang berbeda antara masyarakat lansia di perkotaan dengan yang hidup di pedesaan.
Warga lanjut usia (lansia) mengikuti pelatihan penggunaan teknologi komputer dan internet sehat di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (12/4)./Antara-Moch Asim
Warga lanjut usia (lansia) mengikuti pelatihan penggunaan teknologi komputer dan internet sehat di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (12/4)./Antara-Moch Asim

Bisnis.com, JAKARTA – Untuk menghadapi aging society yang terbentuk pada 2045 setelah fase bonus demografi pada 2036, pemerintah perlu melakukan pendalaman pasar keuangan untuk menambah kapasitas keuangan masyarakat.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abdul Manap Pulungan menyatakan mitigasi untuk mengelola potensi ekonomi dari masyarakat lanjut usia membutuhkan pendekatan yang berbeda antara masyarakat lansia di perkotaan dengan yang hidup di pedesaan.

Abdul memerinci, para lansia di perkotaan cenderung cukup aman secara finansial dengan ketersediaan dana pensiun yang ditabung selama masa kerja. Selain itu ada instrumen keuangan lain yang sudah dikerjakan selama masih menjadi penduduk usia kerja, umumnya melalui bentuk jaminan sosial sejenis asuransi.

Kondisi ini sangat berbeda dengan masyarakat lansia di pedesaan yang cenderung sulit untuk memiliki tabungan dana pensiun. Umumnya para lansia ini bekerja pada sektor pertanian dan peternakan, sehingga pada masa tua cenderung tak cukup kuat bekerja di sawah.

“Sementara instrumen dana desa yang ada juga digunakan tidak tepat sasaran, kadang dipakai dengan lahan di desa yang dijual begitu saja,” ujar Abdul kepada Bisnis.com, Rabu (27/11/2019).

Dia menyatakan, opsi yang tersedia untuk mendorong keuangan berkelanjutan bagi lansia adalah dengan pendalaman pasar keuangan. Dia menilai perlu ada instrumen keuangan yang mendorong para lansia di kota maupun desa untuk bisa menginvestasikan hasil kerjanya dalam saham, sekuritas, atau model lainnya. Sehingga, ketika tua, para pekerja ini bisa menuai hasilnya.

“Jadi jangan sampai semua investasi yang dikeluarkan oleh mereka bentuknya fixed asset seperti tanah dan properti,” ujarnya lagi.

Dia menilai perlu ada dorongan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk merealisasikan hal ini tujuannya. Abdul menyatakan, intervensi negara penting untuk menjamin penghasilan dan tabungan masyarakat agar tidak mengganggu daya beli dan kegiatan konsumsi rumah tangga. Hal ini mengingat konsumsi rumah tangga adalah tulang punggung utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Opsi lain adalah mendorong private sector atau swasta untuk membuka lebih luas peluang kerja penduduk lansia. Misalnya untuk mengisi pos-pos kerja semi formal, seperti menjadi cleaning service atau admin perusahaan. Pihak swasta juga bisa berperan untuk membuka lebih banyak model atau instrumen pasar keuangan untuk tabungan jaminan sosial usia tua.

“Selama ini yang disasar hanya kaum milenail, yang menengah sementara yang usia memasuki pensiun belum banyak. Jadi tidak hanya kebijakan saja yang harus disiapkan, karena kalau terlambat antisipasi konsumsi bisa melambat,” pungkasnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper