Bisnis.com, BOGOR - Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) memberikan sejumlah rekomendasi setelah mengevaluasi kinerja BUMD penyelenggara SPAM alias perusahaan daerah air minum (PDAM).
Kepala BPPSPAM Bambang Sudiatmo mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk melakukan pendampingan kepada PDAM yang masuk dalam kategori sakit.
"Kami hanya menyehatkan [PDAM] yang sakit melalui pendampingan secara intensif kepada mereka. Dari pendampingan itu ujungnya adalah rekomendasi baik teknis maupun nonteknis yang kemudian ditujukan ke pemangku kepentingan terkait," ujarnya di Sentul, Kabupaten Bogor, Kamis (28/11/2019).
Mengutip Buku Kinerja BUMD Penyelenggara SPAM 2019 sebagai laporan hasil evaluasi tahunan, BPPSPAM meberikan delapan rekomendasi yakni:
- Pemerintah Daerah perlu meningkatkan monitoring dan evaluasi dan memberikan dukungan serta komitmen yang tinggi terhadap BUMD penyelenggara SPAM;
- Dalam meningkatkan cakupan pelayanan BUMD penyelenggara SPAM memerlukan investasi yang bersumber dari alternatif pembiayaan seperti APBN, APBD, CSR, pinjaman, kerja sama (KPBU, business to business, kontrak berbasis kinerja, kontrak berbasis angsuran)
- Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu mendorong tersusunnya dokumen rencana bisnis pada BUMD penyelenggara SPAM.
- Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu mendorong tercapainya kualitas air minum (bukan sekadar air bersih) dari hasil pengolahan yang dilakukan oleh BUMD penyelenggara SPAM sesuai dengan Permenkes No. 492 tahun 2010.
- Melakukan perbaikan manajemen kinerja dengan cara: Meningkatkan komitmen direksi untuk memajukan perusahaan; Meningkatkan kompetensi SDM; Mengefisiensikan biaya-biaya dan mengoptimalkan pendapatan; Meningkatkan koordinasi dengan stakeholders.
- Meningkatkan kompetensi pegawai dengan memanfaatkan peluang diklat;
- Meningkatkan sinergitas para pemangku kepentingan untuk pemenuhan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan air minum;
- Diperlukan komitmen manajemen BUMD penyelenggara SPAM dan dukungan dari pemerintah daerah untuk menurunkan angka kehilangan air.
