Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia menegaskan komitmen untuk kembali menjadi anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) Kategori C dalam Sidang Majelis IMO ke-31 yang berlangsung di London, Inggris.
Pada hari kedua berlangsungnya Sidang Majelis IMO ke-31, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menekankan komitmen Indonesia untuk terus bekerja sama dengan IMO dan seluruh anggotanya dalam mencapai tujuan IMO guna menciptakan pelayaran yang aman, selamat, dan berwawasan lingkungan.
“Untuk dapat mencapai tujuan inilah, Indonesia siap untuk kembali bekerja sama menjadi Anggota Dewan IMO Kategori C Periode 2020-2021,” ucapnya, Selasa (26/11/2019).
Dalam rangkaian Sidang Majelis IMO ke-31 yang berlangsung pada 25 November hingga 4 Desember 2019, pengambilan keputusan tentang anggota dewan IMO 2020-2021 akan dilakukan pada Jumat (29/11/2019).
Hingga 26 November 2019, Indonesia telah menerima 111 dari 174 negara anggota IMO untuk maju menjadi Anggota Dewan IMO Kategori C periode 2 tahun ke depan. Namun, Indonesia menargetkan dapat menggalang sedikitnya 135 dukungan untuk mengerek peringkat Indonesia di jajaran 20 Anggota Dewan IMO Kategori C. Pada periode 2018-2019, Indonesia berada di posisi ke-9 dengan jumlah dukungan dari 132 negara anggota IMO.
Dalam kesempatan tersebut, Budi Karya menyoroti pentingnya komitmen dan upaya untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM) di dunia maritim untuk menciptakan ekosistem pelayaran yang aman, selamat, berwawasan lingkungan, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat global.
“Peningkatan kapasitas SDM menjadi prioritas utama pada program kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Untuk itu Indonesia akan terus meningkatkan kerja sama dengan IMO dalam meningkatkan kapasitas SDM melalui IMO Technical Cooperation Program,” katanya.
Sebagai langkah awal, Indonesia telah menyelenggarakan sebuah kursus singkat pada awal November 2019 untuk berbagi pengalaman Indonesia tentang penerapan Non-Convention Vessel Standard atau Standar Kapal Non-Konvensi. Kegiatan itu juga mempererat hubungan kerja sama Selatan-Selatan karena diikuti oleh Brunei Darussalam, Kamboja, Fiji, Kenya, Maladewa, dan Timor-Leste.
