Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah siap menanggung tambahan subsidi solar mencapai sekitar Rp3 triliun akibat pembengkakan konsumsi yang diperkirakan mencapai 1,64 kiloliter (KL) hingga akhir tahun.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan dengan asumsi pembengkakan kuota solar bersubsidi mencapai 1,5 juta KL, maka setidaknya dibutuhkan tambahan pengeluaran Rp3 triliun untuk memastikan pasokan BBM untuk masyarakat.
"Prinsipnya kebutuhan masyarakat terpenuhi, nanti BPK [Badan Pemeriksa Keuangan] yang mengaudit. Nanti kelebihannya [subsidi] tinggal minta ke Kementerian Keuangan," katanya, Selasa (26/11/2019).
Kendati demikian, Djoko mengimbau konsumsi yang wajar dari masyarakat. Menurutnya, jika konsumen membeli BBM bersubsidi dengan tidak wajar, maka pihaknya bakal melakukan penindakan dan dibawa ke ranah hukum.
"Misalnya ada satu mobil terekam mengkonsumsi 700 liter. Ada yang 250 liter, ini yang mau kami tertibkan," katanya.
Dia menambahkan dari kuota yang dipatok sebanyak 14,5 juta KL, per Oktober 2019 konsumsinya telah mencapai 13,3 juta KL atau tiap bulannya sekitar 1,3 juta KL.
Selain menambah kuota BBM Solar subsidi, untuk mengakali konsumsi yang jebol ini, Djoko mengatakan bakal dibantu oleh produksi biodiesel 30% atau B30 yang sudah siap dipenuhi PT Pertamina (Persero).
"Kan Desember kita sudah ada B30. Ada tambahan, suplainya enggak masalah. Kalau melebihi kuota, kami akan melakukan pengawasan," kata Djoko.
Di sisi lain, Pertamina sudah menambah alokasi BBM bersubsidi untuk mengantisipasi kelangkaan pasokan.
