Bisnis.com, JAKARTA – Pelebaran defisit yang direncanakan pemerintah berpotensi menghambat pertumbuhan sektor swasta pada sisa tahun 2019.
Hal ini diungkapkan oleh ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet saat dihubungi di Jakarta pada Selasa (19/11/2019).
Menurut Yusuf, pelebaran defisit yang akan dilakukan pemerintah dapat mempengaruhi sejumlah hal. Pertama, hal ini akan berdampak pada naiknya pembiayaan melalui penerbitan surat utang negara (SUN). Hal ini telah terlihat dari jumlah pembiayaan yang telah melebihi pagu anggaran pada 2019.
Data dari Kementerian Keuangan menyebutkan, realisasi pembiayaan utang Indonesia hingga 31 Oktober 2019 telah mencapai Rp384,5 triliun dari alokasi pada APBN 2019 sebanyak Rp359,3 triliun. Angka tersebut berarti pemerintah telah melakukan realisasi sebesar 107%.
Realisasi yang melebihi target ini, ujarnya, akan berimbas pada proses investasi dan likuiditas di masyarakat. Hal tersebut memiliki dampak negatif terbesar terhadap perusahaan-perusahaan swasta.
“Likuiditas masyarakat yang sebelumnya sudah cukup ketat akan semakin sempit karena adanya pelebaran defisit melalui penerbitan surat berharga negara [SBN],” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menuturkan, pihak swasta akan berpikir dua kali untuk mencari pembiayaan melalui penerbitan obligasi. Pasalnya, mereka juga akan bersaing dengan SBN pemerintah yang diperkirakan memiliki penawaran-penawaran yang menarik.
“Hal inilah yang akan menghambat majunya perusahaan swasta. Pada sisa tahun 2019 mereka [perusahaan swasta] diperkirakan akan mengerem ekspansi usahanya,” imbuhnya.
Sebelumnya, defisit anggaran pada APBN dipastikan bakal sedikit di bawah 2,2% dari PDB akibat kinerja penerimaan negara yang masih cenderung tertekan.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, perkiraan ini tidak hanya didasarkan dari sisi penerimaan saja, tetapi juga melihat kepentingan pengeluaran dan konsekuensi dari pembiayaannya.
Selain itu, pemerintah masih akan melakukan lelang SUN sebanyak dua kali dan lelang SBSN sebanyak satu kali. Hal tersebut dilakukan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan dan menjaga confidence dari pemegang dana besar baik di level global maupun domestik.
Suahasil pun menerangkan bahwa sejak dahulu dan ke depan pemerintah akan tetap menerapkan strategi pembiayaan yang oportunistik di mana pemerintah mengharapkan bisa menarik utang dengan suku bunga yang paling rendah.
