Bisnis.com, JAKARTA--Presiden Joko Widodo menginstruksikan kementerian terkait untuk memulai Program Kartu Pra Kerja pada Januari 2020.
Hal tersebut diungkapkan Presiden Jokowi saat memberikan pengantarnya dalam Rapat terbatas Program Kartu Pra Kerja di Kantor Presiden, Selasa (12/11/2019).
"Kita harapkan saat menginjak bulan Januari [2020] program ini sudah dijalankan," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, dia menginginkan adanya reformasi sistem yang memungkinkan para pencari kerja dan pemilik kartu pra kerja bisa memilih langsung pelatihan melalui platform digital.
Tak hanya itu, Jokowi meminta pelibatan swasta dan BUMN untuk melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para pemegang kartu pra kerja.
"Kita harapkan ini dikerjakan secara masif lewat penyedia jasa swasta ini yang diprioritaskan. Kemudian yang kedua BUMN juga ikut campur di sini karena bumi memiliki tempat-tempat pelatihan yang sangat representatif," ujarnya.
Jokowi mengemukakan 58 persen tenaga kerja Indonesia adalah lulusan SMP ke bawah sehingga reformasi harus dimulai dari hulunya yaitu pembenahan dalam sistem pelatihan dan vokasi.
Sebagai informasi, kartu pra kerja ini membidik tiga kalangan yakni para pencari kerja, pekerja, dan korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Nantinya, pemerintah akan memberikan pelatihan tiga bulan kepada pemegang kartu pra kerja sesuai dengan kriterianya masing-masing.
Pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp10 triliun dalam RAPBN 2020 untuk mendukung program Kartu Pra-Kerja. Pada tahun depan, peserta dari program tersebut ditargetkan mencapai 2 juta peserta. Sebanyak 1,5 juta pemegang kartu bakal mendapatkan pelatihan digital, sedangkan 500.000 sisanya bakal mendapatkan pelatihan secara reguler.
