Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Teten Ingin Produk UMKM Hiasi Etalase Premium Mal dan Warehouse Luar Negeri

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan pemerintah akan membantu pengembangan pemasaran produk UMKM untuk masuk ke etalase premium serta di warehouse di luar negeri.
Perajin menatah kerajinan tembaga/ANTARA-Aloysius Jarot Nugroho
Perajin menatah kerajinan tembaga/ANTARA-Aloysius Jarot Nugroho

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan pemerintah akan membantu pengembangan pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk masuk ke etalase premium serta di warehouse di luar negeri.

Di sela-sela pembukaan INA Shop dan Munas Hippindo (Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia), di PRJ Kemayoran Jakarta, Kamis (31/10/2019), Teten meminta agar para penyewa pusat perbelanjaan untuk lebih banyak menyerap produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berkualitas dan memenuhi standar.

Dia beralasan, para pelaku UMKM kebanyakan tidak memiliki toko offline dan baru sebagian kecil yang sudah memanfaatkan pemasaran online. Oleh karena itu peran Hippindo diperlukan untuk membantu pengembangan pemasaran produk UMKM.

Teten juga meminta produk-produk UMKM jangan hanya dipajang ditempat-tempat yang kurang strategis, namun ditempatkan di etalase premium di mall atau pusat perbelanjaan.

“Untuk pasar luar negeri, pemerintah juga akan membantu UMKM dengan menyediakan warehouse di luar negeri yang bisa di sewa UMKM dengan biaya murah. Ini sudah dilakukan Thailand dalam menaikkelaskan UMKM di negara itu,” katanya, seperti disampaikan lewat keterangan resmi.

Sementara itu staf ahli bidang Pengamanan Pasar Kemendag Sutriono Edi mengatakan dalam perekonomian global yang cenderung menurun saat ini, tantangan bagi pelaku usaha cepat berubah.

Pasar yang dulunya banyak membeli produk seperti makanan, kini mulai bergeser pada produk traveling, kecantikan. Apalagi dengan adanya e-commerce yang membuat konsumen dapat memesan dari rumah.

Namun, katanya, penjualan di ritel bisa dikawinkan antara online dan offline. Pengelola gerai juga disarankan melakukan juga inovasi misalnya dengan kurasi, desain interior, menyediakan spot-spot menarik, meningkatkan pelayanan dan pengunaan pembayaran nontunai.

“Kami di Kemendag memiliki 45 atase pedagangan di luar negeri. Kami harap bisa dimanfaatkan UMKM yang ingin go internasional manfaatkan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan Hippindo akan jadi mitra pemerintah dalam upaya menaikkelaskan UMKM.

“Kami siap menyediakan tempat premium di mall, rest area buat UMKM. Kami juga siap membuka gerai gerai di pusat perbelanjaan di luar negeri, di mana produk UMKM akan menjadi barang yang akan dijual tentunya dengan memenuhi standard pasar,” tuturnya.

Perlu Skema Pendanaan

Lebih lanjut, Teten menyatakan akan merangkul semua instansi dan lembaga terkait untuk mempercepat pengembangan UMKM yang jumlahnya berkisar 62,9 juta unit.

“Karena itu saya merangkul semua pihak seperti OJK dan perbankan, usaha besar dan Kementerian terkait untuk mewujudkan sistem yang terintegrasi baik dari segi avalis atau pendanaan, kualitas dan kontinuitas produk sampai pemasarannya " katanya.

Menurutnya, saat ini masih diperlukan sistem pendanaan yang lebih efektif dan masif yang dampaknya dapat lebih dirasakan UMKM. Adapun, skema pendanaan yang sudah ada seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) maupun LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) dinilai masih belum cukup efektif memajukan UMKM.

“Saya lagi mendesain bagaimana Kemenkop dan UKM bisa mendukung semua UMKM. Saya ingin ada agregasi dalam penanganannya, sehingga UMKM tidak hanya stagnan, bisa naik kelas. Saya juga harus tumbuhkan bibit wirausaha baru, kalau orang mau usaha pasti dari start-up, karena rasio wirausaha kita juga masih kecil,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan puluhan juta UMKM tersebut akan diwujudkan dalam kluster- kluster berdasarkan produksinya seperti pangan, hasil laut, pertanian, kuliner, garmen sampai kerajinan.

“Saya punya modal tanah yang luas yakni 12,7 juta hektar untuk petani, yaitu program tanah kehutanan sosial. Nanti misalnya 200 hektar digarap petani untuk produksi buah untuk ekspor, maka petani petani itu sudah menjadi usaha besar atau naik kelas, tinggal saya bekerjasama dengan usaha besar sebagai offtaker nya,” tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Ropesta Sitorus
Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper