Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto kembali dipercaya sebagai menteri di Pemerintahan Joko Widodo-Amin Ma’ruf. Setelah sebelumnya mengisi pos Menteri Perindustrian, kini Airlangga jadi Menteri Koordinator Perekonomian.
Selain Airlangga, nama politisi Golkar lainnya yang masuk kabinet Indonesia Maju 2019—2024 yaitu Yaitu Agus Gumiwang Kartasasmita (Menteri Perindustrian), dan Zainudin Amali (Menteri Pemuda dan Olahraga).
Menurut Direktur Indonesia Public Institute Karyono Wibowo, Agus akan mampu melanjutkan program Airlangga di Kemenperin, yang berhasil mendorong sektor industri terap tumbuh meski terjadi perlambatan ekonomi global. Adapun Zainudin Amali diyakini mampu membuat terobosan di bidang olahraga.
Karyono mengatakan, terpilihnya Airlangga untuk kedua kali ini, dibarengi dengan penunjukan dua politisi Golkar lain sebagai menteri karena Presiden Jokowi masih manuruh kepercayaan terhadap Ketua Umum Partai Golkar itu.
“Seperti yang disampaikan kemarin, Pak Jokowi masih memberikan kepercayaan ke Airlangga. Ini menjadi indikator bahwa Pak Jokowi menghendaki kalau Airlangga masih menjadi Ketua Umum Golkar,” ujar Karyono dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10/2019).
Jabatan Airlangga pun ditingkatkan menjadi koordinator menteri di bidang ekonomi. Menurutnya, Presiden Jokowi menaruh harapan agar Airlangga menunjukan kinerjanya dengan lebih baik lagi, dan agar Golkar istiqomah mendukung pemerintahan.
MENKEU DAN BI
Sementara itu, ekonom sekaligus aktivis Salamudin Daeng mengatakan, Airlangga harus bisa mengkoordinasikan pejabat lain yang posisinya strategis seperti Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.
Sebab, bila dilihat dari komposisi struktur, maka Menteri Koordinator Perekonomian itu harus mampu mengkoordinasikan kerja antara Menkeu dan BI.
“Jadi kedudukannya itu kuat sekali dengan melakukan koordinasi antara kedua [lembaga] itu. Di sini Menko mengkoordinasikan, sehingga harus bisa mensinergikan dengan kementerian teknis,” katanya.
Menurutnya, posisi Menko Perekonomian lebih kuat untuk malakukan koordinasi, sedangkan posisi teknis dalam menjalankan tugas berada di Menkeu.
“Harus bisa menghadapi dan membuat lompatan-lompatan strategis, buat kebutuhan masyarakat,” katanya.
