Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo resmi mengumumkam susunan Kabinet Indonesia Maju. Salah satu nama yang dipastikan menjabat kembali sebagai menteri adalah Sri Mulyani Indrawati.
Seperti yang sudah diproyeksikan semula, Sri Mulyani sejak awal digadang-gadang akan kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan.
Pada periode pertamanya, Menkeu bisa dibilang cukup berhasil dalam pengelolaan APBN. Defisit masih bisa dipertahankan pada level 2% atau moderat.
Hanya saja, dalam catatan Bisnis.com, ada beberapa persoalan yang perlu dibenahi oleh mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini. Pertama, membenahi struktur perekonomian lewat berbagai stimulus fiskal. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kinerja manufaktur yang setiap tahun menyusut.
Persoalan ini menjadi kian kompleks, pasalnya dengan struktur perekonomian yang belum cukup kuat, perekonomian Indonesia gampang goyah jika ada volatilitas di tingkat global.
Kedua, optimalisasi penerimaan pajak. Selama lebih dari 3 tahun menjabat sebagai Menteri Keuangan, pekerjaaan rumah Sri Mulyani adalah kinerja penerimaan pajak. Tax ratio atau rasio pajak masih terparkir pada angka 11% -an.
Selain itu, reformasi pajak khususnya yang soal reformasi regulasi. Revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang telah dibahas di DPR perlu segera dituntaskan untuk memperjelas arah reformasi.
Ketiga, pengelolaan utang. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, beban pembayaran bunga utang secara nominal selama periode 2014–2019 rata-rata naik sebesar 15,7%. Sementara itu, rasionya terhadap produk domestik bruto (PDB) juga naik dari 1,26% pada 2014 menjadi 1,7% dari PDB pada 2019.
Naiknya beban dari sisi total pembayaran bunga utang tidak diimbangi dengan kemampuan membayar bunga utang yang ditunjukkan dengan kenaikan rasio bunga utang terhadap pendapatan negara.
Pada 2014 misalnya, rasio bunga utang terhadap pendapatan masih sebesar 8,6% terus meningkat pada 2018 menjadi 13,3%, meskipun pada 2019 sedikit mengalami penurunan yakni pada angka 12,7%.
Sebelumnya, ekonom Bank Permata Josua Pardede berharap Sri Mulyani kembali melakukan berbagai terobosan dalam pengelolaan fiskal untuk mendorong kesinambungan fiskal dengan mengoptimalkan ruang fiskal untuk menjadi stimulus bagi perekonomian.
Dalam pandangannya berdasarkan track record sebelumnya, Sri Mulyani dapat mengelola kebijakan fiskal dengan kredibel dan berkelanjutan, ditandai dengan defisit fiskal tetap terjaga di kisaran 2% terhadap PDB dalam beberapa tahun terakhir ini.
"Defisit yang relatif terkendali berhasil menjaga peringkat utang Indonesia yang mendapatkan layak investasi dari lembaga pemeringkat internasional," imbuhnya.
Adapun dalam 5 tahun mendatang, Sri Mulyani diperkirakan dapat menjawab tantangan perlambatan ekonomi global serta isu struktural dalam mendorong penciptaan lapangan kerja serta mendorong pemberdayaan UMKM.
Dalam jangka pendek, menkeu akan mengelola fiskal dengan menjaga kredibilitas APBN dengan mengoptimalkan potensi penerimaan pajak dengan berlanjutnya reformasi perpajakan.
Di satu sisi, pemerintah juga perlu mendorong produktivitas belanja pemerintah baik di kementerian dan lembaga serta belanja pemerintah daerah.
Oleh sebab itu, insentif fiskal terkait upaya meningkatkan iklim investasi di sektor industri pengolahan akan didorong terus. Selain itu, kebijakan fiskal lainnya juga turut diarahkan untuk memberikan dorongan pertumbuhan sektor UMKM.
