Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali ditunjuk sebagai Menteri Keuangan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kedua.
Jika dirunut, sinyal mengenai penunjukkan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini sebenarnya telah diungkapkan Presiden Jokowi belum lama ini.
Seperti dikutip dari Bloomberg, dalam kunjungan ke Surakarta beberapa pekan lalu, kepala negara bahkan secara terang-terangan akan mempertahankan Sri Mulyani dalam struktur kabinetnya untuk 5 tahun ke depan.
Lantas apa yang sebenarnya membuat Jokowi perlu mempertahankan Sri Mulyani?
Selama periode pertama pemerintahannya, Sri Mulyani merupakan sosok menteri yang banyak disorot oleh media. Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam acara di Kemenko Perekonomian, bahkan menyebutnya sebagai 'diva' di antara semua menteri yang ada.
Kemunculan Sri Mulyani ke dalam jajaran eksekutif sendiri bermula pada tahun 2016. Alumni SMA N 3 Semarang ini muncul ketika posisi anggaran dalam posisi yang kurang menguntungkan. Porsi belanja bertambah, sedangkan penerimaan pajak terus menunjukkan tren penurunan kinerja.
Dalam catatan Bisnis.com, begitu menjabat sebagai menteri, sosok Sri Mulyani mulai melakukan efisiensi besar-besaran. Pemotongan anggaran dilakukan di hampir 85 kementerian dan lembaga. Langkah ini dilakukan untuk menyelematkan kredibilitas anggaran.
Pun demikian, meski penghematan gencar dilakukan, realisasi defisit anggaran tetap meleset dari yakni pada angka 2,49% dari target APBN Perubahan 2016 yang dipatok senilai 2,35% dari produk domestik bruto (PDB).
Tak sampai disitu, untuk mereformasi fiskal terus dilakukan, pengetatan anggaran juga menjadi prioritas Sri Mulyani. Anggaran disusun lebih realistis, namun demikian, lantaran kinerja penerimaan pajak yang tak kunjung membaik, defisit pada 2017 sempat diproyeksikan mencapai 2,92%.
Proyeksi defisit tersebut dilakukan dengan asumsi belanja yang dialokasikan dalam APBN realisasinya mencapai 100%. Walaupun, dalam perjalanannya defisit APBN 2017 tetap saja melebar dari 2016 yakni pada posisi 2,51% terhadap PDB.
Pada 2018, kondisinya relatif berbeda. Minyak melambung tak terkendali. Harga komoditas yang sempat nyungsep mulai merangkak naik. Imbasnya tentu positif bagi pengelolaan anggaran.
Pendapatan negara surplus. Belanja negara juga optimal. Desifit yang semula berada di atas 2% berhasil ditekan hingga ke angka 1,83%. Dari aspek kinerja anggaran, barangkali pengelolaan anggaran tahun 2018 merupakan yang terbaik selama pemerintahan Kabinet Kerja jilid I.
Namun demikian, capaian ini bukannya tanpa catatan. Pengelolaan anggaran yang cukup apik tersebut tak lain karena imbas dari harga migas dan komoditas yang meroket, sehingga selain tidak berkelanjutan, posisi anggaran bisa dengan mudah berubah 180 derajat jika harga komoditas anjlok seperti tahun-tahun sebelumnya.
Benar saja, tanpa hitungan tahun, pada awal 2019 harga migas dan komoditas SDA lainnya perlahan menyusut. Ekonomi langsung lesu. Pertumbuhan penerimaan pajak tak pernah sampai dua digit. Bahkan pada awal Oktober 2019, penerimaan pajak terkontraksi sebesar 0,31%.
Shortfall penerimaan pajak melebar. Defisit pun juga diproyeksikan melebar dari target. Dan pengelolaan anggaran tahun 2019 mengalami titik nadir seperti sebelum 2019.
Alhasil mengakhiri jabatannya sebagai menkeu, Sri Mulyani masih meninggalkan catatan dalam pengelolaan fiskal, terutama penerimaan pajak.
Semoga pada periode kedua jabatannya sebagai menkeu, perempuan kelahiran Lampung ini bisa menuntaskan berbagai masalah struktural dan mampu mewujudkan mimpi-mimpi besar Presiden Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
