Bisnis.com, JAKARTA – Di luar gejolak politik Hong Kong, tersimpan daftar panjang masalah ekonomi yang membayangi masa depan wilayah ini.
Carrie Lam, Pemimpin Eksekutif Hong Kong, pada Rabu (16/10/2019) meluncurkan lebih dari 220 inisiatif terkait perumahan, pasokan lahan, dan dukungan mata pencaharian. Ia mengakui bahwa kebijakan ekonomi berperan dalam mengurangi tekanan dalam kota.
Lam juga mengakui bahwa Hong Kong memasuki resesi pada kuartal III/2019 dan memperingatkan akan tantangan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Inisiatif itu menjadi awal langkah pemerintahannya mengatasi tantangan tersebut. Namun, sejumlah pengamat mengatakan model pertumbuhan lama, berupa pajak yang rendah dan peraturan untuk keuangan dan perdagangan, telah menjadi elemen dalam kerusuhan politik alih-alih sebagi solusi utama.
Ketimpangan pendapatan yang sangat besar, pasar yang dikendalikan oleh orang dalam dan biaya hidup yang melonjak - terutama perumahan - kini menjadi ciri khas merek kapitalisme Hong Kong.
Mulai dari menggunakan sarana fiskal kota hingga memecah dominasi konglomerat dan meningkatkan standar fasilitas publik, terdapat sejumlah proposal dari para ekonom dan pakar lain untuk masa depan Hong Kong.
Baca Juga
Di beberapa daerah, pemerintah sudah bergerak maju. Tapi di daerah lain, diperlukan perubahan mendasar dan konsensus politik untuk mewujudkannya.
Memanfaatkan Cadangan Fiskal untuk Perumahan
Banyak warga kota mempertanyakan kemauan politik pejabat pemerintah Hong Kong untuk mengambil tindakan yang berani dan agresif di berbagai bidang kebijakan.
Kritik ini seringkali muncul sehubungan dengan cadangan fiskal kota senilai HK$1,17 triliun (US$149 miliar), yang dipandang telah tumbuh dengan stabil selama bertahun-tahun sementara masalah-masalah kota dibiarkan memburuk.
“Memiliki cadangan HK$1,2 triliun, setara dengan total pengeluaran pemerintah selama lebih dari dua tahun, jelas tidak produktif,” ujar Paul Luk, asisten profesor di departemen ekonomi Hong Kong Baptist University, seperti dilansir melalui Bloomberg.
Perombakan pasar properti dinilai oleh pengamat sebagai prioritas pertama. Biaya hunian tipikal mewakili hampir 21 tahun pendapatan rata-rata keluarga pada tahun 2018, menurut Demographia, dan waktu tunggu untuk perumahan umum mencapai setengah dekade.
Para analis berpendapat bahwa menggunakan cadangan fiskal untuk membeli tanah dan membangun perumahan publik milik pemerintah, rumah sakit, bangunan industri dan kantor adalah pendekatan yang tepat.
Jadikan Ekonomi Hong Kong Lebih Seimbang
Salah satu alasan potensial pemerintah pada umumnya memilih untuk mempertahankan status quo adalah karena pengaruh yang sangat besar dari elit bisnis di kota.
Kekayaan itu sangat terkonsentrasi di tangan sejumlah kecil pengembang dan konglomerat properti yang dikelola keluarga, mencakup berbagai sektor mulai dari utilitas hingga supermarket dan penyedia telekomunikasi.
Akibatnya, keputusan oleh pemerintah tidak pasti dibuat berdasarkan kepentingan terbaik dari populasi yang lebih luas, terutama di bidang-bidang seperti perumahan.
“Ini perlu diubah sebelum perubahan yang lebih substantif dapat direalisasikan,” ujar Donald Low, dosen senior dan profesor di Institut Kebijakan Publik Hong Kong University Science and Technology.
Kebijakan pajak rendah, yang dianggap sebagai contoh sikap ramah berbisnis di Hong Kong, dipandang sebagai akar dari banyak ketegangan sosial.
Menurut Low, Hong Kong harus menaikkan pajak pada orang-orang kaya, meningkatkan pajak properti, memperkenalkan pajak capital gain, dan menggabungkannya dengan investasi sosial di bidang-bidang seperti pensiun yang memadai, dana pensiun, perumahan, dan mungkin perawatan kesehatan.
Membuat Hong Kong Lebih Kompetitif
Lama dilihat sebagai pintu gerbang untuk melakukan bisnis di Asia, status Hong Kong perlahan-lahan telah terkikis selama satu dekade terakhir dengan munculnya pusat bisnis lain di seluruh kawasan Asia. Hal ini menantang daya saing Hong Kong di berbagai bidang.
Singapura, salah satu rival lama Hong Kong, telah bersaing dengan kota ini dalam peringkat global untuk hal-hal seperti kemudahan berbisnis, biaya hidup, dan keramahan kepada ekspatriat.
Pernah dianggap sebagai salah satu pelabuhan peti kemas paling penting di dunia, Hong Kong kini kalah saing dengan Guangzhou dan Busan.
Wilayah seperti Shenzhen telah bertransformasi menjadi pusat teknologi China dalam beberapa dekade, sementara Hong Kong telah menginvestasikan miliaran dalam upaya tanpa hasil untuk bersaing secara efektif di ruang itu.
“Ekonomi Hong Kong harus mengurangi ketergantungannya pada China daratan dengan melakukan diversifikasi ke pasar-pasar lainnya di Asia seperti Vietnam, Filipina, Thailand dan Malaysia,” tutur Ming Sing, associate professor divisi ilmu sosial di Hong Kong University of Science and technology.
Ia berpendapat integrasi ekonomi lebih lanjut dengan China akan menghasilkan kontrol politik yang lebih besar oleh China. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat dan merusak daya saing ekonomi Hong Kong.
Memperbaiki Kualitas Hidup Warga
Hong Kong dihadang oleh tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang menganga. Meski kota ini memiliki salah satu konsentrasi miliarder terbesar di dunia, hampir satu dari lima penduduknya hidup di bawah tingkat kemiskinan, menurut laporan pemerintah dari 2017.
Ini juga terlihat dalam pengeluaran kesejahteraan sosial. Rata-rata negara dalam Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menghabiskan setara dengan lebih dari 20 persen PDB untuk pengeluaran sosial saja. Sementara itu, negara-negara termasuk Perancis dan Finlandia menghabiskan di atas 30 persen, menurut data OECD.
Sebaliknya, seluruh anggaran kota Hong Kong setara dengan sekitar 22 persen dari PDB. Pengeluaran untuk pendidikan, kesejahteraan sosial, dan kesehatan hanya kurang dari separuh total itu.
“Hong Kong adalah salah satu kelompok sosial paling tidak setara di dunia. Orang-orang kaya di Hong Kong tampaknya semakin kaya setiap tahun dan ketidaksetaraan terus meningkat,” ujar David Gordon, Direktur Bristol Poverty Institute dan Townsend Center for International Poverty Research di University of Bristol.
“Membentuk dana pensiun yang universal, perawatan kesehatan, dan tunjangan anak akan sangat bermanfaat bagi yang kurang beruntung, termasuk kaum muda dan lanjut usia,” tambahnya.
Apapun hasil dari kebuntuan di Hong Kong antara pengunjuk rasa yang berusaha mempertahankan kebebasan politik mereka dan pemerintah yang dikendalikan oleh Komunis China, isu-isu tersebut akan tetap ada. Para pengamat mengatakan harus ada mekanisme dimana warga kota dapat berkontribusi sampai tercapai solusi.
Interupsi dalam pidato kebijakan Lam pada Rabu (16/10) oleh anggota parlemen pro-demokrasi menyoroti kesulitan dalam mencapai konsensus kebijakan di Hong Kong, terutama di tengah krisis politik.
“Pemimpin eksekutif mengatakan akan mendengarkan secara mendalam dan berkonsultasi secara luas, tetapi perlu langkah lebih jauh dari sekadar itu. Diperlukan mekanisme untuk melibatkan warga dalam pengambilan keputusan pemerintah,” pungkas Donald Low.
