Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku industri pengolahan kelapa menghadapi dua kendala utama yakni kebijakan pajak yang dinilai kontradiktif serta keberlanjutan pasokan bahan baku.
Ketua Umum Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) Rudy Handiwidjaja H.P. mengatakan saat ini pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) kepada petani atau produsen kelapa yang menjual produknya kepada industri pengolahan dalam negeri.
Hal itu, katanya, sangat memberatkan bagi petani atau produsen kelapa di hulu. Apalagi, produk kelapa muda atau fresh coconut yang diekspor sama sekali tidak dikenai pajak.
"Dari dalam negeri, kami menghadapi kebijakan pemerintah menerapkan PPN dan PPh bagi petani yang menjual kelapa ke industri dalam negeri. Kebijakan ini sangat bertolak belakang dengan pencanangan hilirisasi dan devisa melalui eskpor," ujarnya di sela-sela Agenda Indonesia Export Roundtable bertajuk Hambatan dan Insentif - Studi Kasus Industri Kelapa di Indonesia, Senin (14/10/2019).
Hambatan lain, kata Rudy, adalah pasokan bahan baku yang berkelanjutan. Dia mengatakan saat ini pelaku industri dalam negeri masih cukup mendapatkan bahan baku.
Namun, ke depan pemenuhan bahan baku ini dinilai menjadi tantangan bagi industri pengolahan yang akan terus berkembang. Apalagi, ketersediaan bahan baku akan sangat dipengaruhi oleh musim atau iklim.
"Misalnya kemarau panjang tahun ini akan memengaruhi panen tahun depan," ujarnya.
Oleh karena itu, Rudy mengatakan pemerintah perlu memberikan jaminan kepada pelaku industri pengolahan. Proteksi terhadap penyediaan bahan baku itu perlu diberikan, misalnya melalui pemberian kuota bagi industri dalam negeri.
Tanpa jaminan itu, katanya, para pelaku industri baru akan menarik diri untuk menginvestasikan atau mengembangkan kapasitasnya.
"Itu hambatan industri dalam negeri untuk berkembang. Harus ada jaminan ketersediaan bahan baku," ujarnya.
