Mulai 2020, Pemerintah Pacu Efektivitas KEK

Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan fokus utama pemerintah terkait KEK pada 2020 adalah meningkatkan kinerja KEK guna menarik lebih banyak investasi masuk. Hal ini juga diharapkan akan menimbulkan multiplier effect pada tenaga kerja.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com 10 Oktober 2019  |  15:55 WIB
Mulai 2020, Pemerintah Pacu Efektivitas KEK
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang berada di Pulau Bintan Kepulauan Riau, yang merupakan sentra choke point Selat Malaka, berdekatan dengan Batam Free Trade Zone dan Selat Philip. /Foto http:/ - kek.go.id

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akan meningkatkan efektivitas operasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mulai 2020. Sejumlah hal seperti pembangunan lahan dan pemberian target menjadi beberapa opsi yang akan diterapkan.

Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan fokus utama pemerintah terkait KEK pada 2020 adalah meningkatkan kinerja KEK guna menarik lebih banyak investasi masuk. Hal ini juga diharapkan akan menimbulkan multiplier effect pada tenaga kerja.

Salah satu upaya yang akan didorong adalah peningkatan pembebasan lahan pada KEK yang sudah terbentuk. Menurut Wahyu, masih cukup banyak lahan pada KEK yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

Berdasarkan data Kemenko Perekonomian, hingga Oktober 2019 masih banyak lahan pada sejumlah KEK yang belum digunakan untuk pembangunan fasilitas pendukung. Lahan terbangun pada KEK Tanjung Lesung yang memiliki luas 1.500 hektare baru mencapai 11,4%. Sementara itu, KEK Sei Mangkei dengan luas 2.002,7 hektare baru dimanfaatkan 10%-nya saja.

“Lahan-lahan di KEK sudah siap semua. Hanya tinggal bagaimana kami bekerja sama dengan sejumlah pihak seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia [Kadin] untuk membawa investor pada KEK,” kata Wahyu saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Kamis (10/10/2019).

Selain itu, pemerintah juga telah meminta pengelola KEK yang sudah ada untuk membuat rencana aksi serta target-target yang hendak dicapai. Laporan tersebut, lanjut Wahyu, yang bersifat seperti key performance indicator (KPI) akan menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah terkait status KEK yang diberlakukan.

Wahyu melanjutkan, ketentuan laporan tersebut akan ditambahkan pada peraturan pelaksanaan KEK. Namun, ia juga tidak menutup kemungkinan rencana ini akan dijadikan Peraturan Pemerintah (PP). Hal ini diharapkan akan memberi daya dorong lebih kepada pengelola KEK.

“Kami juga akan melakukan penyederhanaan prosedur-prosedur yang dirasa memberatkan untuk mempermudah penyelenggaraan dan pengelolaan KEK,” tambah Wahyu.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto mengatakan sejumlah KEK yang baru diberlakukan akan diberikan target tertentu dari pemerintah sesuai dengan bidangnya. Ia mencontohkan KEK Kendal yang ditargetkan menyumbang nilai ekspor sebesar US$5 milyar per tahun selama 5 tahun ke depan.

Ditemui di tempat sama, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Bidang Pengembangan Kawasan Sanny Iskandar mengatakan, efektivitas status KEK sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pihak swasta. Kerja sama yang baik antara kedua pihak akan memunculkan pengelolaan KEK yang profesional den efisien.

“Mereka harus bisa saling bekerja sama, karena yang banyak menarik investor, terutama dari luar negeri, adalah pihak swasta,” pungkas Sanny.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kek

Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top