Pembentukan KEK Belum Beri Efek Maksimum

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan dari sisi jumlah, pemerintah berhasil memenuhi target yang dicanangkan. Pada awal 2019, Darmin mengatakan pemerintah menargetkan terbentuknya 17 KEK di seluruh Indonesia.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com 10 Oktober 2019  |  14:13 WIB
Pembentukan KEK Belum Beri Efek Maksimum
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang berada di Pulau Bintan Kepulauan Riau, yang merupakan sentra choke point Selat Malaka, berdekatan dengan Batam Free Trade Zone dan Selat Philip. /Foto http:/ - kek.go.id

Bisnis.com, JAKARTA – Pembentukan sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dinilai belum memberi efek yang diharapkan. Sejumlah faktor seperti minimnya minat investor dan tumpang tindih peraturan menjadi penyebab.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan dari sisi jumlah, pemerintah berhasil memenuhi target yang dicanangkan. Pada awal 2019, Darmin mengatakan pemerintah menargetkan terbentuknya 17 KEK di seluruh Indonesia.

“Hingga saat ini sudah ada 13 KEK yang berjalan dan empat KEK yang masih menunggu Peraturan Presiden,” jelas Darmin saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Kamis (10/10/2019).

Kendati demikian, dari sisi jumlah investasi, Darmin mengakui kehadiran KEK tersebut belum membawa dampak yang diharapkan. Berdasarkan data dari Sekretariat Dewan KEK hingga Oktober 2019 total komitmen investasi pada KEK yang telah beroperasi senilai Rp85,3 triliun.

Sementara itu, realisasi investasi dari angka tersebut bahkan belum mencapai setengahnya. Total realisasi pada KEK yang ada baru mencapai kisaran Rp21 triliun.

Darmin menjelaskan, salah satu penyebab belum efektifnya KEK adalah kurangnya minat investor untuk menanamkan modalnya di luar Pulau Jawa. Padahal, kebanyakan KEK yang didorong pemerintah berada di luar Pulau Jawa untuk mendorong industri-industri yang berada di kawasan tersebut.

Hal ini membuat pemerintah melakukan sejumlah penyesuaian. Salah satunya adalah menjadikan Kawasan Industri Kendal menjadi salah satu KEK guna menarik lebih banyak investor pada sektor industri.

Masalah lahan juga menjadi faktor lain kurang efektifnya KEK. Saat ini, kata Darmin, pengembang atau pengelola kawasan cenderung tenang menunggu harga tanah meroket di wilayah KEK. Padahal, di kawasan itu sejumlah fasilitas pendukung seperti infrastruktur telah dibangun oleh pemerintah. Hal ini membuat realisasi KEK berjalan lebih lambat.

“Saat ini kami sedang mencari cara untuk menetapkan target tertentu yang harus dipenuhi pengelola agar hal ini tidak kembali terjadi,” imbuhnya.

Penyebab lain adalah peraturan-peraturan yang tumpang tindih. Banyaknya peraturan yang dikeluarkan mengakibatkan terjadinya penafsiran ganda terhadap sebuah kebijakan.

Upaya pemerintah yang melakukan perubahan sayangnya tidak dibarengi dengan naiknya keyakinan investor untuk berinvestasi di KEK. Hal ini karena para calon investor memiliki informasi terkait tumpang tindihnya peraturan investasi di Indonesia dari investor yang telah masuk dan mengalami kesulitan dengan peraturan yang lalu.

Guna mencegah hal tersebut kembali terjadi, Darmin menekankan pentingnya komunikasi dari pemerintah ke pelaku usaha. Dari situ, para pelaku usaha domestik dapat menjadi sarana komunikasi antara pemerintah dan calon investor untuk mensosialisasikan peraturan terbaru yang dikeluarkan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kek

Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top