Bisnis.com, JAKARTA -- Penurunan peringkat daya saing global Indonesia menunjukkan masih banyaknya aspek di dalam negeri yang cenderung stagnan ataupun menurun.
Berdasarkan data Global Competitiveness Report terbaru dari World Economic Forum (WEF), daya saing Indonesia pada level global cenderung turun dalam aspek adopsi teknologi, kesehatan, pengembangan skill, pasar tenaga kerja, serta aspek perdagangan dan jasa.
Direktur Eksekutif Core Mohammad Faisal menerangkan hal ini bukan hanya menunjukkan bahwa Indonesia kalah cepat dibandingkan negara lain dalam meningkatkan daya saing, tetapi juga menggambarkan Indonesia hanya unggul dalam aspek ukuran pasar domestik.
"Kelemahan daya saing kita yang paling besar kalau dilihat indikator-indikatornya salah satunya memang dalam hal inovasi, adopsi teknologi informasi, dan ketenagakerjaan," ujarnya, Rabu (9/10/2019).
Ke depan, pemerintah perlu menggalakkan riset yang sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga riset yang diselenggarakan dapat dimanfaatkan. Riset harus memiliki realisasi dan dampak yang konkret kepada sektor riil serta mendorong daya saing industri.
Dalam laporan terbaru itu, Indonesia berada di peringkat 83 terkait riset, dengan skor hanya 23,2. Secara keseluruhan, ada 141 negara yang disurvei WEF.
Baca Juga
Laporan tersebut juga menyatakan bahwa investasi atas riset dan pengembangan hanya sebesar 0,1 persen dari PDB dan akibatnya Indonesia menduduki peringkat 116 dalam kategori ini.
Terkait dengan ketenagakerjaan, pemerintah perlu memberikan insentif yang mampu mendorng peningkatan skill dan produktivitas.
Di tengah wacana revisi UU Ketenagakerjaan, Faisal berharap pemerintah tidak memperhatikan keunikan dan perbedaan antar daerah terutama terkait pengupahan. Dalam implementasi pengupahan yang ada sekarang, disparitas upah antara satu daerah ke daerah lain masih terlalu tinggi.
Di lain pihak, peneliti Indef Bhima Yudhistira menilai penurunan daya saing Indonesia pada level global disebabkan hambatan regulasi, kurang siapnya Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya akses internet di luar Jawa, serta ketersediaan air bersih yang belum merata.
Terkait permasalahan ini, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution masih enggan memberikan tanggapan.
"Saya harus baca dulu," ujarnya, Rabu (9/10) malam.
