Ingin Jadi Anggota OECD, Indonesia Harus Bereskan Masalah Ketimpangan Ekonomi

Alexander Bohmer, Head of the South and Southeast Asia Division in the Global Relation dari Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), menyatakan Indonesia memiliki bonus demografi yang sangat potensial untuk mendorong ekonomi. Namun saat ini, Indonesia tercatat masih sebagai key partner OECD bersama dengan Brasil, China, India, dan Afrika Selatan.
Gloria Fransisca Katharina Lawi
Gloria Fransisca Katharina Lawi - Bisnis.com 09 Oktober 2019  |  15:37 WIB

Bisnis.com, JAKARTA – Masalah kemiskinan dan rendahnya partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi di Indonesia menjadi penyebab sulitnya Indonesia menarik perhatian investor dan menjadi bagian dari Organisation for Economic Cooperation and Development.

Alexander Bohmer, Head of the South and Southeast Asia Division in the Global Relation dari Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), menyatakan Indonesia memiliki bonus demografi yang sangat potensial untuk mendorong ekonomi. Namun saat ini, Indonesia tercatat masih sebagai key partner OECD bersama dengan Brasil, China, India, dan Afrika Selatan.

Oleh sebab itu, Alexander menyatakan jika Indonesia ingin masuk kategori negara berpenghasilan tinggi atau negara maju pada 2045, perlu ada penuntasan atas masalah kesenjangan dan kemiskinan melalui investasi pendidikan bagi sumber daya manusia (SDM).

“Ada tantangan di mana pendidikan itu memacu produktivitas, jadi isunya ada di pemerataan edukasi,” kata Alexander di Kantor Bappenas, Rabu (9/10/2019).

Dia menyatakan, ekonomi di Indonesia memang memiliki kecenderungan untuk bertumbuh positif jika angka kesenjangan menurun, terutama kesenjangan penghasilan. Dia menyoroti masalah lainnya adalah aturan atau regulasi yang restriktif bagi investor.

Alhasil, FDI yang masih tumbuh tinggi di Indonesia masih berpusat pada sektor perumahan, media, dan perikanan. Sementara itu, FDI dengan sumbangan tertinggi bagi pertumbuhan PDB yakni manufaktur tercatat tumbuh paling rendah di antara semua sektor.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan Indonesia memang belum termasuk negara dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pasalnya, kesenjangan akses ekonomi masih terjadi pada sebagian masyarakat Indonesia, khususnya penduduk perempuan.

“Jadi ekonomi inklusif yang kita hadapi tantangannya, kesenjangan penghasilan, ketidaksetaraan gender, dan kesenjangan ekonomi regional,” kata Amalia.

Dia menambahkan, dengan pencapaian gini rasio 0,39, kontribusi penduduk perempuan bagi ekonomi Indonesia baru 36,62%. Selain itu, kontribusi pendapatan kaum perempuan dari 2010 sampai 2016 tercatat tumbuh lambat. Adapun pada 2010, kontribusi penghasilan perempuan adalah 33,5%, dan pada 2016 sudah mencapai 36,42%.

Menurut Amalia, kondisi ini menandakan masih besarnya kesenjangan gender yang membatasi produktivitas perempuan untuk mendorong ekonomi.

“Mayoritas perempuan juga masih bergerak pada sektor informal,” sambung Amalia.

Amalia mencatat, ada sejumlah provinsi di Indonesia yang masih mencatatkan kontribusi perempuan rendah dalam struktur perekonomian. Misalnya saja; Jambi, Jawa Barat, Lampung, Kepulauan Riau, Papua Barat, Bangka Belitung, Gorontalo, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Sementara daerah dengan kontribusi yang terendah di bawah 20% bagi perekonomian daerahnya antara lain; Pulau Taliabu, Kota Bontang, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Muna Barat, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Sukamara, Siak, Luwu Utara, dan Pringsewu.

Ekonom senior Emil Salim menambahkan, untuk mewujudkan Indonesia bebas kemiskinan pada 2030, maka untuk menurunkan tingkat kemiskinan memerlukan keterlibatan dari semua masyarakat. Dia menegaskan pentingnya program pembangunan Indonesia 5 tahun ke depan tertumpu pada ekonomi, sosial, dan lingkungan yang setara.

“Ini yang dikejar semua ini tertuju pada diri manusia agar kemiskinan hilang, otak berkembang, manusia pandai, kesehatan sehat, tidak ada stunting mencapai seluruh Tanah Air,” paparnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
oecd

Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top