Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Gapmmi Sebut Kebijakan Minyak Goreng Membingungkan Pelaku Usaha Mamin

Saat ini, industri makanan dan minuman (mamin) Indonesia tengah bersiap menghadapi kewajiban sertifikasi halal.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 09 Oktober 2019  |  20:13 WIB
Ilustrasi minyak goreng kemasan sederhana. - Antara
Ilustrasi minyak goreng kemasan sederhana. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA -- Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) menilai kebijakan Kementerian Perdagangan terkait minyak goreng curah serta kemasan membingungkan pelaku usaha makanan dan minuman (mamin).

Seperti diketahui, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sempat menyatakan akan melarang peredaran minyak goreng curah di pasaran. Namun, selang sehari, dia mengatakan tak akan serta merta melakukan pelarangan.

Ketua Komite Kebijakan Publik dan Hubungan Antar Lembaga Gapmmi Doni Wibisono mengungkapkan kebijakan soal minyak goreng ini membingungkan pelaku usaha mamin, terutama di level menengah ke bawah. Pasalnya, pelaku usaha mamin tengah dipusingkan dengan aturan wajib sertifikasi halal yang berlaku pada 17 Oktober 2019.

"Mereka ini lagi kita berusaha menjelaskan tentang halal, nah karena ribut 17 Oktober mau halal, itu gimana. Tiba-tiba datang satu ini meskipun sektor minyak goreng kecil," ujarnya di Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2019).

Selain itu, lanjut Doni, tak sedikit pelaku usaha mamin di level Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang masih bergantung pada minyak curah. Salah satunya adalah pedagang gorengan.

Apabila minyak goreng curah tak lagi beredar di pasaran, tentunya para pedagang gorengan dan pelaku usaha lain di level bawah akan kebingungan. Pasalnya, harga acuan minyak goreng kemasan seperti diatur dalam dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 58 Tahun 2018 adalah sebesar Rp11.000/liter.

Harga itu lebih mahal Rp500/liter dibandingkan dengan harga minyak goreng curah yang senilai Rp10.500/liter.

"Terus harus bagaimana? Kan bikin bingung, tukang gorengan bingung, saya enggak dapat sumber lagi untuk minyak goreng. Karena memang harus itu, jangan disangka minyak goreng curah dibikin kemasan kecil jadi si pelaku usahanya menjadi lebih gampang, enggak loh," papar Doni.

Lebih lanjut, dia berharap pemerintah memberikan masa tenggang (grace periode) terkait kebijakan ini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

industri mamin minyak goreng
Editor : Annisa Margrit
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top