Bappenas: Ekosistem Kelautan Berkelanjutan Butuh Inovasi Pembiayaan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan SDGs Annual Conference kedua kali di Indonesia adalah perpanjangan dari agenda SDGs Summit yang diselenggarakan oleh PBB pada September 2019.
Gloria Fransisca Katharina Lawi
Gloria Fransisca Katharina Lawi - Bisnis.com 08 Oktober 2019  |  11:13 WIB
Bappenas: Ekosistem Kelautan Berkelanjutan Butuh Inovasi Pembiayaan
Menteri PPN - Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggelar SDG Annual Conference dengan fokus mewujudkan ekosistem kelautan berkelanjutan melalui inovasi pembiayaan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan SDGs Annual Conference kedua kali di Indonesia adalah perpanjangan dari agenda SDGs Summit yang diselenggarakan oleh PBB pada September 2019.

"Ekosistem kelautan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan, selaras Sidang Umum PBB soal climate change dalam pelestarian laut," pungkasnya di Hotel Fairmont, Selasa (8/10/2019).

Bambang menyatakan, pemerintah masih berupaya untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59/2017. Dia menegaskan, dalam mewujudkan SDGs, Indonesia berpegang pada prinsip no one left behind atau tidak ada yang tertinggal, serta inklusif.

Ke depan, Bappenas akan memperkuat kerja sama lintas instansi, pemerintah dan nonpemerintah. Terutama melalui lembaga swadaya masyarakat, mahasiswa, pelajar, media massa, akademisi dan pakar untuk mewujudkan sejumlah inovasi pembiayaan.

Hal ini selaras karena Bappenas bertugas sebagai SDGs Financing Hub. Dengan demikian SDGs Financing Hub bisa memobilisasi penyaluran pembiayaan inovatif tersebut.

Bambang juga menyatakan SDG Annual Conference ini akan dilakukan secara berkelanjutan sebagai pengarusutamaan tujuan SDGs sampai 2030.

"Harus masif dan sistematis, tidak hanya pemerintah tapi seluruh pihak dan gerakan masyarakat," terangnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kelautan

Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top