Biarpun Penerimaan Pajak Seret, Pemerintah Tetap Genjot Belanja

Realisasi penerimaan pajak pada 2019 hingga Agustus ini hanya terealisasi sebesar Rp801,1 triliun atau 50,7% dari target APBN dan hanya tumbuh 0,21% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Muhamad Wildan
Muhamad Wildan - Bisnis.com 25 September 2019  |  13:08 WIB
Biarpun Penerimaan Pajak Seret, Pemerintah Tetap Genjot Belanja
Menteri Keuangan Sri Mulyani. - ANTARA / Hafidz Mubarak A

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan terus menggunakan instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka menggenjot perekonomian meski pendapatan negara masih terus tertekan dalam beberapa bulan terakhir.

Seperti yang diketahui, realisasi penerimaan pajak pada 2019 hingga Agustus ini hanya terealisasi sebesar Rp801,1 triliun atau 50,7 persen dari target APBN dan hanya tumbuh 0,21 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Apabila dilihat berdasarkan sektor, penerimaan pajak dari sektor manufaktur yang kontribusinya mencapai 28,9 persen terhadap penerimaan justru terkontraksi sebesar 4,8 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Industri manufaktur hingga Agustus 2019 menyumbang penerimaan perpajakan sebesar Rp215,58 triliun. Pada periode yang sama tahun sebelumnya, sekotr ini berhasil tumbuh 13,4 persen.

Sektor pertambangan juga terkontraksi sebesar 16,3 persen dengan realisasi penerimaan sebesar Rp40,21 triliun. Agustus tahun lalu, realisasi pajak dari sektor pertambangan berhasil tumbuh sebesar 71,6 persen.

Sektor konstruksi dan real estat juga mengalami penuruna sumbangsih perpajakan sebesar 1,5 persen dengan realisasi per Agustus 2019 mencapai Rp48,2 triliun. Pada tahun sebelumnya, sumbangsih perpajakan dari sektor ini mampu tumbuh sebesar 10,3 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa hal itu menunjukkan bahwa dampak dari ketidakpastian perekonomian global mulai berpengaruh terhadap kinerja ekonomi domestik terutama pada semester II/2019 ini.

Mengingat dampak dari ketidakpastian global yang mulai berpengaruh terhadap perekonomian domestik, Sri Mulyani mengatakan tidak mungkin bagi pemerintah untuk memangkas belanja.

Oleh karena itu, Sri mendorong kementerian dan lembaga (K/L) untuk melaksanakan belanja yang produktif dan mampu menopang perekonomian.

"Dengan kondisi ekonomi yang mengalami tekanan, maka penggunaan APBN sebagai penyangga akan tetap dilakukan tanpa mengurangi belanja," ujar Sri Mulyani, Selasa (24/9/2019).

Dengan demikian, tidak dipungkiri pula bahwa shortfall penerimaan pajak serta defisit anggaran bisa melebihi jumlah yang diperkirakan sebagaimana yang telah diproyeksikan dalam outlook APBN 2019.

Merujuk pada laporan semester I APBN 2019, outlook dari defisit anggaran pada tahun ini mencapai 1,93 persen dari PDB, meningkat dari rencana awal yang mencapai 1,84 persen dari PDB.

Meski ada potensi pelebaran shortfall, Sri Mulyani mengatakan pihaknya masih terus akan berpatok pada proyeksi defisit anggaran sebagaimana yang ada pada outlook 2019 dan akan mengantisipasi konsekuensi dari defisit anggaran yang timbul.

Di lain pihak, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman mengatakan pihaknya sudah memiliki langkah untuk mengantisipasi potensi pelebaran defisit. "Langkah buffer nya sudah ada," ujar Luky.

Perlu dicatat, per Agustus 2019 defisit anggaran sudah mencapai Rp199,06 triliun atau 1,24 persen dari PDB.

Berkat strategi front loading yang dilakukan oleh pemerintah dalam penerbitan surat berharga negara (SBN), realisasi SBN (neto) per Agustus 2019 sudah mencapai Rp284,78 triliun atau 79,27 persen dari yang ditetapkan dalam APBN.

Dengan ini, pemerintah memiliki kelebihan pembiayaan anggaran sebesar Rp81,26 triliun.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pajak

Editor : M. Taufikul Basari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top