Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Ini Komentar Pengamat tentang Rencana Omnibus Law

Penerapan rezim teritorial menyeluruh di tengah kepatuhan pajak yang masih rendah, besarnya aset milik WNI ndi luar negeri, sedangkan Indonesia sudah memberikan amnesti pajak dan sedang mengimplementasikan pertukaran informasi otomatis, sama artinya dengan memberikan npengampunan pajak cuma-cuma. Ini tentu akan merugikan negara. 
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 24 September 2019  |  07:01 WIB
Online Single Submission dapat diakses di laman http://oss.ekon.go.id/web - .
Online Single Submission dapat diakses di laman http://oss.ekon.go.id/web - .

Bisnis.com,JAKARTA - Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan meski langkah omnibus law merupakan sebuah terobosan yang layak diapresiasi, proses yang transparan dan kredibel tetap perlu dilakukan. 

Dia berpendapat sebaiknya omnibus law ini tidak perlu menyentuh perubahan yang bersifat prinsipil dan mendasar serta memiliki implikasi terlalu besar, seperti perubahan rezim worldwide income ke teritorial yang menyeluruh.

"Ide menerapkan rezim teritorial secara terbatas hanya pada WNI yang menjadi residen di negara lain atau WNA yang menjadi subjek pajak dalam negeri sudah cukup bagus," katanya, Senin (23/9/2019).

Dia mengatakan penerapan rezim 
teritorial menyeluruh di tengah kepatuhan pajak yang masih rendah, besarnya aset milik WNI 
di luar negeri, sedangkan Indonesia sudah memberikan amnesti pajak dan sedang mengimplementasikan pertukaran informasi otomatis, sama artinya dengan memberikan 
pengampunan pajak cuma-cuma. Ini tentu akan merugikan negara. 

Prastowo menjelaskan bahwa 
Sebaiknya pemerintah melakukan konsultasi publik untuk mendapat masukan yang terbaik 
terkait omnibus law di bidang perpajakan supaya tidak ada yang tertinggal atau tercecer.

Menurutnya, forum konsultasi publik diharapkan dapat menyelaraskan rancangan pemerintah dengan harapan publik untuk meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan masyarakat. Dalam forum 
konsultasi publik perlu dibahas penguatan pasal-pasal dalam rancangan omnibus law supaya 
keadilan, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, dapat terjamin. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

omnibus law
Editor : Achmad Aris
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top