Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita meluncurkan aplikasi berbasis digital e-PKH Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan penyaluran bansos berjalan efektif.
"E-PKH adalah terobosan berbasis digital yang dilakukan Kementerian Sosial yang membuktikan bahwa PKH telah siap menyongsong era industri 4.0, era big data, era internet," ujar Mensos dalam pembukaan Bimbingan Pemantapan Koordinator dan Bimbingan Teknis Aplikasi e-PKH di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, seperti rilis yang diterima Bisnis, Sabtu (21/9/2019).
Menteri mengatakan e-PKH semakin memudahkan proses validasi calon penerima PKH tanpa kertas dan berkas karena _paperless_, dapat menghitung bansos secara otomatis, dan dapat memasukkan hasil verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara cepat.
“Selain itu kita dapat menghitung bantuan sosial secara otomatis, memasukkan hasil verifikasi komitmen KPM secara cepat, pemutakhiran data secara langsung, monitoring pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) secara berkelanjutan,” ujarnya.
Aplikasi e-PKH ini menurutnya menjadi sangat penting sebagai alat dalam pencapaian target kinerja program.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat mengatakan bimbingan Pemantapan Koordinator PKH dan Bimbingan Teknis Aplikasi e-PKH bertujuan meningkatkan integritas dan menguatkan komitmen para Koordinator PKH dan Administrator Pangkalan Data dalam pengendalian implementasi PKH di lapangan dan manajemen data PKH.
“Bimbingan pemantapan ini juga akan membekali para koordinator PKH dan Administrator Pangkalan Data untuk meningkatkan soliditas tim di lapangan dan implementasi penggunaan aplikasi e-PKH,” ujarnya.
Kegiatan bimbingan pemantapan koordinator PKH Tahun 2019 kali ini diikuti oleh total 729 peserta Koordinator Regional, Koordinator Wilayah, dan Koordinator/Kabupaten Kota Pelaksana PKH dari 5 provinsi di 22 kabupaten/kota.
Sedangkan kegiatan bimbingan teknis aplikasi e-PKH tahun 2019 diikuti oleh 2.101 peserta yang terdiri dari Administrator Pangkalan Data Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta perwakilan Dinas Sosial Provinsi Pelaksana PKH dari 22 kota dan 12 provinsi.
Pada 2019, Kementerian Sosial menargetkan sebanyak 800.000 KPM akan lulus dari kepesertaan atau biasa disebut Graduasi Sejahtera Mandiri. Selanjutnya pada 2020 ditargetkan sebanyak satu juta KPM tergraduasi secara mandiri.
