Anggaran Ditambah Rp6,34 Triliun, 5 Destinasi Super Prioritas Harus Tuntas 2020

Kementerian Pariwisata menargetkan pembangunan seluruh utilitas dasar dan infrastruktur pendukung di lima destinasi wisata super prioritas bisa tuntas sepenuhnya pada 2020 lantaran pemerintah telah mengucurkan anggaran tambahan.
Rezha Hadyan
Rezha Hadyan - Bisnis.com 11 September 2019  |  15:03 WIB
Anggaran Ditambah Rp6,34 Triliun, 5 Destinasi Super Prioritas Harus Tuntas 2020
Foto area Kuta Beach Park the Mandalika di kawasan KEK Mandalika di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Praya, Lombok Tengah,NTB, Minggu (24/2/2019). - ANTARA/Ahmad Subaidi

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pariwisata menargetkan pembangunan seluruh utilitas dasar dan infrastruktur pendukung di lima destinasi wisata super prioritas bisa tuntas sepenuhnya pada 2020 lantaran pemerintah telah mengucurkan anggaran tambahan.

Lima destinasi wisata tersebut, antara lain Danau Toba di Sumatra Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB), Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Likupang di Sulawesi Utara.

Menteri Pariwisata Arief Yahya menyebut, pemerintah telah memberikan tambahan anggaran untuk pengembangan lima destinasi wisata super prioritas sebesar Rp6,34 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

Adapun, sebelumnya pemerintah hanya memberikan sebesar Rp2,98 triliun untuk keperluan pembangunan di kelima destinasi wisata tersebut.

 “[Target] ini sesuai dengan arahan presiden pada Rapat Terbatas (Ratas) Pengembangan Destinasi Wisata Prioritas pada 15 Juli 2019, presiden meminta agar tata ruang, akses dan konektivitas, serta seluruh fasilitas bisa selesai sepenuhnya pada 2020,” katanya, Selasa (10/9/2019).

Tambahan anggaran untuk pengembangan lima destinasi wisata super prioritas akan diberikan kepada enam kementerian/lembaga terkait yang terdiri dari Kemenpar, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).

Kemen PUPR mendapatkan porsi penambahan anggaran paling besar, yakni sebesar Rp5,54 triliun lantaran masih banyak utilitas dasar dan infrastruktur pendukung yang belum tuntas di lima destinasi wisata super prioritas.

“[Tuntasnya] utilitas dasar dan infrastruktur pendukung merupakan jawaban dan komitmen pemerintah terhadap investor. Setelah ini semuanya tinggal dieksekusi, detail engineering design (DED) sudah, critical success factor masing-masing destinasi sudah kita buat,” papar Arief.

Lebih lanjut Arief menjelaskan, critical success factor dibuat oleh Kemenpar untuk memastikan apakah pengembangan lima destinasi wisata super prioritas berhasil di tengah hambatan yang ada. Sejauh ini, menurutnya selain belum tuntasnya pembangunan utilitas dasar dan infrastruktur pendukung, hal lain yang ikut menjadi hambatan adalah masalah lingkungan dan kebersihan.

“Saya yakin [masalah] itu, bisa diselesaikan karena Kemenpar memastikan pembangunan ke depan sudah sejalan dengan prinsip sustainable tourism. Kemudian untuk critical success factor contohnya yang sudah selesai adalah Yogyakarta International Airport (YIA) yang kapasitasnya 10 kali lipat dibandingkan [Bandara] Adi Sucipto,” ujarnya.

Arief menambahkan, koordinasi seluruh kementerian/lembaga yang terlibat dalam pengembangan lima destinasi wisata super prioritas seharusnya tidak akan akan menemukan kendala lantaran sudah dipusatkan seluruhnya ke badan otorita masing-masing.

“Kecuali Mandalika yang masih berstatus Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), tapi seharusnya tidak ada masalah juga,” tegasnya.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyebut, badan otorita dari masing-masing destinasi wisata super prioritas memiliki tugas berat untuk mengkoordinasikan seluruh kementerian/lembaga yang terlibat agar tidak lagi ada ego sektoral.

“Kementerian/lembaga [yang terlibat] akan menurunkan anggarannya dengan action plan yang terukur dengan tugasnya masing-masing. Siklusnya harus pas, harus nyambung, sehingga masing-masing ada input dan output-nya digabung menjadi outcome base, ini tantangan kita,” katanya di Jakarta, Selasa (10/9).

Mardiasmo menambahkan, sudah seharusnya kementerian dan lembaga yang terlibat tidak mengedepankan ego sektoralnya lantaran semua sudah mendapatkan porsinya masing-masing dan hasil dari pengembangan lima destinasi wisata super prioritas ini akan dinikmati bersama.

“Kalau berhasil Insya Allah devisa bisa meningkat lagi, ini adalah quick yield dan bisa menghasilkan devisa sampai US$20 miliar,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut, pengembangan lima destinasi wisata super prioritas harus punya target yang jelas agar nantinya tidak sia-sia.

“Obyek wisata harus clear, jangan sampai promosi biayanya besar, tapi nggak jelas ini apa, [ditujukan] buat siapa. Tujuan dari Iima destinasi wisata super prioritas ini adalah menjadi destinasi wisata yang bisa memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional,” katanya.

Oleh karena itu, menurut Bambang pengembangan lima destinasi wisata super prioritas tidak hanya menargetkan penambahan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang diasumsikan akan ikut menambah devisa. Indonesia dinilai lebih membutuhkan pengembangan sektor pariwisata yang bekelanjutan dengan nilai tambah yang tinggi.

“[Harus] dipikirkan bagaimana [caranya] agar wisman bisa tinggal lebih lama, spending uangnya lebih banyak, buat destinasi wisata yang bisa membuat wisman nggak segan menghabiskan uangnya,” tegasnya.

Bambang menilai, sudah seharusnya sektor pariwisata di Indonesia tidak lagi hanya berbicara mengenai jumlah kunjungan atau kuantitas semata. Sektor pariwisata di Indonesia perlu mempertimbangkan kualitas dari wisman yang datang.

Senada dengan Bambang, Ketua Ikatan Cendekia Pariwisata Indonesia Azril Azhari menyebut, Kemenpar seharusnya tidak hanya menyibukkan diri dengan kegiatan branding pariwisata untuk mencapai target kunjungan wisman tanpa mempertimbangkan kualitas dari wisman itu sendiri.

“Bagaimana kita mau dapat pendapatan besar? Turis yang masuk itu kebanyakan turis-turis backpacker, spending-nya tentu rendah, jumlah banyak tapi tidak ada spendingnya hanya akomodasi saja,” katanya kepada Bisnis belum lama ini.

Menanggapi hal tersebut, Arief Yahya mengatakan, Kemenpar telah mempertimbangkan kualitas wisman yang menjadi target dari lima destinasi wisata super prioritas. Dia mengklaim telah memetakan target wisman tidak hanya berdasarkan segmentasi saja.

“Saya tahu semuanya, saya ini praktisi, saya tahu positioning, wisman berdasarkan geografis, segmentasi secara detail sudah. Kalau nggak gitu mana berani pasang target pertumbuhan 22%,” tegasnya.

 Terkait dengan lima destinasi wisata super prioritas, Arief menyebut, Kemenpar menargetkan penambahan kunjungan sampai dengan 6 juta wisman dengan target untuk Danau Toba sebanyak 1 juta wisman, Borobudur 2 juta wisman, Mandalika 2 juta wisman, Labuan Bajo 500 ribu wisman, dan Likupang 500 ribu wisman.

Berdasarkan perhitungan Kemenpar, tambahan 6 juta kunjungan wisman akan membawa tambahan devisa sekitar US$ 7,3 miliar. Perhitungan tersebut mengacu pada rerata pengeluaran atau spending wisman di Indonesia sekitar US$1.220 per kunjungan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pariwisata

Editor : Wike Dita Herlinda

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top