Bisnis.com, JAKARTA — Target penyaluran beras untuk bantuan pangan nontunai (BPNT) tahun ini oleh Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Persero) diyakini tidak akan tercapai.
Direktur Operasional Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan, sejak diberikan keleluasaan oleh Kementerian Sosial sebagai penyalur beras untuk BPNT, korporasi tersebut awalnya menargetkan dapat menyuplai beras sebanyak 700.000 ton sepanjang September—Desember 2019.
Namun, lanjutnya, target tersebut tidak akan tercapai. Pasalnya, Bulog masih menemui banyak kendala di lapangan dalam melakukan penyaluran beras untuk BPNT. Alhasil, dia memperkirakan, sampai akhir tahun beras yang dapat disalurkan Bulog untuk BPNT hanya akan mencapai 300.000 ton.
“Kami memang sudah difasilitasi oleh Kementerian Sosial untuk mengadakan rapat koordinasi di daerah-daerah mengenai kehadiran kami sebagai penyalur beras untuk BPNT. Namun rupanya masih ada beberapa pihak yang belum mau bekerja sama dengan kami. Ini kendala bagi kami di lapangan,” ujarnya kepada Bisnis.com, Selasa (10/9/2019).
Di sisi lain, dia mengatakan, saat ini masih banyak penyuplai beras untuk e-warong dari swasta yang belum mau bekerja sama dengan Bulog. Pasalnya, dalam pedoman umum pelaksanaan BPNT yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), tidak disebutkan adanya keharusan melakukan kerja sama dengan Bulog dalam penyediaan beras di e-warong.
Dia khawatir, kondisi itu akan menciptakan kembali ketidakpastian penyaluran beras milik Bulog. Pasalnya, stok cadangan beras pemerintah (CBP) milik Bulog saat ini telah mencapai 2,5 juta ton.
Menurutnya, tanpa adanya kepastian volume penyaluran beras untuk BPNT, penumpukan beras di gudang Bulog akan kembali terjadi. Alhasil, perusahaan pelat merah tersebut harus menanggung kerugian akibat tidak membengkaknya biaya penyimpanan beras dengan volume besar.
Untuk itu dia mengaku tengah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan Kemenko PMK untuk melakukan peninjauan ulang dan revisi terhadap pedoman umum pelaksanaan BPNT. Hal itu menurutnya, dapat menjadi kunci bagi Bulog untuk mempermudah pelaksanaan penyaluran beras untuk program BPNT.
“Perlu kita pertanyakan juga, kenapa di rapat koordinasi kami dengan Kemensos dan Kemenko PMK, sudah disepakati kehadiran Bulog sebagai penyalur beras untuk BPNT, tetapi di lapangan tidak dapat diaplikasikan secara penuh,” ujarnya.
Dia menyebutkan, guna mengantisipasi rendahnya penyaluran beras untuk BPNT, Bulog akan mengandalkan skema ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH). Dia mengatakan, penyaluran beras Bulog melalui skema tersebut cukup tinggi lantaran di beberapa daerah sedang mengalami kekeringan dan gagal panen.
Kondisi itu membuat terjadinya kenaikan harga beras di sejumlah daerah. Tri mengatakan, per Selasa (10/9), penyaluran beras untuk skema KPSH mencapai 20.000 ton per hari.
Terpisah, Direktur Jenderal Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi ZA Dulung mengatakan, saat ini Kemensos tengah melakukan pembahasan mengenai revisi pedoman umum pelaksanaan BPNT. Langkat tersebut dilakukan demi mengakomodasi kehadiran Bulog sebagai penyuplai beras untuk BPNT, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.
“Kami sedang melakukan pembahasan dan peninjauan mengenai pedoman umum pelaksanaan BPNT. Kami akan mencari jalan tengah supaya semua pihak terfasilitasi, baik supllier swasta yang sudah ada saat ini maupun Bulog,” jelasnya.
Pengamat pangan dari Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Husein Sawit mengatakan, sulit bagi Bulog untuk bekerja sama dengan pemasok beras swasta untuk BPNT. Pasalnya, margin keuntungan penjualan beras cukup tipis.
“Akibatnya, para pemasok beras swasta pun akan mati-matian menjaga pangsa pasarnya di BPNT ini. Mereka tidak mau margin keuntungan yang mereka nikmati sebagai pemasok BPNT harus dibagi dengan Bulog. Tentu ini menjadi kendala tersendiri bagi Bulog,” ujarnya.
Untuk itu, dia menilai perlu adanya ketegasan dari pemerintah untuk memposisikan Bulog sebagai pemasok tunggal beras BPNT. Tanpa adanya kepastian sebagai pemasok tunggal, kendala yang dialami Bulog saat ini akan terus terjadi.
Di sisi lain, dia memperingatkan, Bulog tidak bisa mengandalkan skema KPSH untuk menggantikan posisi skema penyaluran beras melalui BPNT. Menurutnya, selama ini kebijakan KPSH sulit untuk menjadi saluran utama beras Bulog.
“Harga beras memang bisa naik ketika kekeringan. Namun, beras ini memiliki kecenderungan, harganya sudah terlanjur stabil tinggi selama ini. Maka dari itu, kendati ada skema KPSH, konsumen tidak akan menyerap secara maksimal beras-beras tersebut,” tegasnya.
Dia khawatir, kondisi yang terjadi di Bulog saat ini akan membuat penyerapan gabah dan beras petani terganggu pada tahun depan. Bulog, lanjutnya, akan memilih mengerem serapannya lantaran stok yang tersedia di gudangnya masih terlalu besar.
Akibatnya, skema pengendalian harga gabah setara beras di tingkat petani tidak akan lagi maksimal pada tahun depan. Apalagi, lanjutnya, harga pembelian pemerintah (HPP) beras saat ini masih di level yang terlampau rendah, sehingga Bulog akan berat hati melakukan penyerapan apabila harganya terlampau jauh dari HPP.
