Bisnis.com, JAKARTA–Di tengah perang dagang yang terus berlanjut antara AS dan China, potensi capital outflow semakin besar dan berpotensi meningkatkan suku bunga acuan serta menimbulkan depresiasi lebih dalam atas nilai tukar rupiah.
Hal ini disampaikan World Bank pada September 2019 dalam laporan berjudul Global Economic Risks and Implications for Indonesia.
Ancaman dari capital outflow semakin urgent diperhatikan mengingat current account deficit (CAD) Indonesia per kuartal II/2019 mencapai US$8,4 miliar atau 3 persen dari PDB.
World Bank memproyeksikan CAD Indonesia pada akhir tahun bakal mencapai US$33 miliar. Adapun penanaman modal asing (PMA) menuju Indonesia baru mencapai US$22 miliar, sedangkan penanaman modal oleh Indonesia di luar negeri baru mencapai US$5 miliar dalam setiap tahunnya.
Dengan ini, Indonesia membutuhkan capital inflow sebesar US$16 miliar dalam rangka menutup defisit. Kebutuhan capital inflow bisa lebih tinggi apabila capital outflow memang benar-benar terjadi.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai seharusnya CAD didominasi oleh PMA yang jauh lebih bisa mendorong perekonomian dibandingkan dengan investasi portofolio.
Meski demikian, Yusuf tetap menilai bahwa CAD merupakan tolak ukur stabilitas ekonomi yang penting.
"Di samping itu kita perlu perhatikan juga perkembangan neraca perdagangan, karena surplus di neraca dagang ini yang kerap menolong agar defisit CAD tidak terlalu melebar," ujar Yusuf, Kamis (5/9/2019).
Di lain pihak, Peneliti Insitute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai Indonesia baru bisa tidak terlalu memikirkan CAD apabila PMA yang masuk menghasilkan industri yang berorientasi ekspor.
Hingga saat ini, industri yang masuk di Indonesia masih berorientasi pasar domestik. "Kalau pasarnya di dalam negeri, bahan baku impor yang naik akan memperburuk struktur ekonomi dalam jangka panjang," ujar Bhima.
PMA di Indonesia pun masih tergolong kurang menarik karena adanya berbagai macam hambatan.
Indonesia masih belum termasuk dalam global supply chain terutama karena berbelitnya proses perizinan untuk relokasi industri manufaktur.
Sistem perizinan yang tumpang tindih antara pusat dan daerah menjadi penyebab, terbukti dengan perizinan OSS yang masih terhambat perizinan di daerah.
Bhima juga menyebutkan bahwa biaya logistik di Indonesia cukup besar, berkisar pada 22 hingga 24 persen terhadap PDB. "Artinya seperempat biaya sebuah produk sudah habis untuk ongkir [ongkos kirim] sendiri. Infrastruktur industri masih tertinggal, belum proses bea cukai yang lama," ujar Bhima.
Terkahir, tenaga kerja Indonesia tidak memiliki skill yang mumpuni sehingga tidak kompetitif pada level global. Namun, di satu sisi Indonesia cenderung mengandalkan upah tenaga kerja yang rendah untuk meningkatkan daya saing pasar tenaga kerja.
