Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto akan memastikan arus perizinan berjalan cepat agar mempermudah investor melakukan eksplorasi maupun eksploitasi.
Dwi mengatakan tantangan yang ada di pundak pemerintah dan SKK Migas untuk mendukung investasi migas adalah memastikan adanya konsistensi kebijakan. Selain itu, ada juga tuntutan melakukan debirokratisasi.
Untuk memastikan pengurangan hambatan yang terdapat dalam sistem birokrasi SKK Migas, Dwi memastikan pihaknya akan menindak tegas oknum yang menghalanginya.
"Kalau sampai ada kawan-kawan [pegawai SKK Migas] tidak sejalan untuk membuat lebih cepat. Akan kami pindah karena sekarang SKK Migas punya 5 perwakilan di daerah," katanya, dalam konferensi pers 43rd IPA Convex 2019, Rabu (4/9/2019).
Dwi juga mengharapkan investor maupun pihak Indonesian Petroleum Association (IPA) melapor kepadanya jika ada yang memperlambat perizinan. Pasalnya, pihaknya punya kepentingan untuk mempercepat pembahasan, pengembangan, serta proses perizinan pada investasi migas mengingat penurunan produksi yang terus terjadi.
Menurutnya, selain melakukan optimalisasi di lapangan produksi, investor harus berkomitmen untuk menjalankan aktivitas sesuai rencana kerja dan keuangan tahunan.
"Untuk investasi, ke depan, sesungguhnya potensi kita cukup menantang. Dari 128 cekungan, yang dieksplorasi baru 54 cekungan, selebihnya belum dieksplorasi. Dari 54 yang aktif, yang berproduksi baru 18, jadi potensi masih cukup terbuka," tambahnya.
