BI : Tren Proteksionisme Negara Maju Meningkat

Memasuki era digitalisasi, tren proteksionisme perdagangan dalam setiap negara maju semakin menguat.
Gloria Fransisca Katharina Lawi
Gloria Fransisca Katharina Lawi - Bisnis.com 29 Agustus 2019  |  10:32 WIB
BI : Tren Proteksionisme Negara Maju Meningkat
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo

Bisnis.com, JAKARTA -- Memasuki era digitalisasi, tren proteksionisme perdagangan dalam setiap negara maju semakin menguat.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan dalam pembukaan konferensi internasional ke-13 Bulletin of Monetary Economics and Banking (BMEB), saat ini dunia telah melalui krisis global ditandai dengan meredanya era globalisasi dan kemunculan era digitalisasi.

"Meredanya globalisasi ditandai ini semakin kuatnya sejumlah negara yang lebih mengandalkan internal dalam perdagangan internasional yaitu dengan terus berlangsungnya ketegangan perdagangan dengan Amerika, Tiongkok, dan Eropa," ujar Perry di The Anvaya Hotel, Kamis (29/8/2019).

Dia mengaku bahwa Indonesia mendapatkan keuntungan sepanjang era globalisasi akibat keterbukaan akses perdagangan dunia. Hal itu telah memberi imbas pada pertumbuhan ekonomi.

Dia pun menilai dengan terus berlanjut ketegangan dagang dan berkurangnya globalisasi bisa memberi dampak resesi pada ekonomi berbagai negara.

"Bahaya itu menurunkan perdagangan internasional tidak hanya negara bersitegang tetapi semua negara," ungkapnya.

Untuk mengatasi hal itu, bank sentral memiliki beberapa kebijakan. Pertama, bauran kebijakan atau policy mix.

Ke depan BI tidak bisa hanya mengandalkan satu kebijakan sehingga perlu sinergi dan koordinasi kebijakan dari berbagai aspek.

"Ada bauran kebijakan moneter, makroprudensial, sistem keuangan dan stabilitas. Kebijakan Suku bunga tidak cukup tapi juga stabilitas dan uang beredar," terangnya.

Selain koordinasi kebijakan moneter, BI juga memperkuat dan sinkronisasi kebijakan fiskal dengan pemerintah.

Jenis bauran kebijakan lain dari BI adalah kerja sama bank sentral dengan Kementerian Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Pertumbuhan Ekonomi

Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top