Arah Pembangunan Ibu Kota Baru 'Belum' Masuk RPJMN 2020-2024

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional belum mememperinci detil arah pembangunan ibu kota baru dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.
Gloria Fransisca Katharina Lawi
Gloria Fransisca Katharina Lawi - Bisnis.com 27 Agustus 2019  |  14:12 WIB
Arah Pembangunan Ibu Kota Baru 'Belum' Masuk RPJMN 2020-2024
Presiden Joko Widodo berjalan seusai memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. - Antarafoto

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional belum mememperinci detil arah pembangunan ibu kota baru dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.

Berdasarkan dokumen Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 dari Bappenas, tema dan agenda pembangunan mengambil tema "Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan".

Ada empat pilar RPJMN sampai 5 tahun mendatang. Pertama, kelembagaan politik dan hukum yang mantap. Kedua, kesejahteraan masyarakat terus meningkat. Ketiga, struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh. Keempat, terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Namun menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025, untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan menjamin pemerataan, caranya dengan fokus mengembangkan basis ekonomi di setiap pulau.

Dalam dokumen tersebut, Bisnis.com mencatat Kalimantan sebagai bakal ibu kota baru memang masuk dalam prioritas untuk mengurangi angka ketimpangan. Selain Kalimantan turut masuk di dalamnya juga Sumatra, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Papua.

Asal tahu saja, berdasarkan Indeks Williamson, Kalimantan memiliki jumlah penduduk miskin sekitar 988,500 jiwa atau 6,2% dari rata-rata nasional. Angka ini paling kecil dibandingkan dengan Sumatra sebesar 10,4%, Jawa dan Bali 9,2%, Nusa Tenggara sebesar 18,3%, lalu Sulawesi sebesar 10,9%, Maluku sebesar 13,4%, dan Papua terbesar yakni 26,7% angka penduduk miskin.

Meski tak miskin, Kalimantan ternyata mencatatkan angka pengangguran yang cukup tinggi yakni 5,0%. Angka ini lebih besar dari Sulawesi sebesar 4,9%, Papua sebesar 4,2%, dan Nusa Tenggara sebesar 3,3%.

Kesenjangan desa dan kota di Kalimantan juga kecil dibandingkan dengan pulau lain yakni sebesar 0,08%. Namun kesenjangan antarwilayah di Kalimantan adalah 0,72%, cukup besar dibandingkan dengan Nusa Tenggara sebesa 0,23%, lalu Sulawesi sebesar 0,15%, Maluku 0,09%, dan Papua 0,16%.

Dalam rincian terkait sasaran, target, dan indikator pembangunan 2020-2024, pembangunan ibu kota negara sudah masuk dalam baseline 2019 dan target RPJMN sampai 2024. Tercantum lokasi ibu kota hanya 1 tanpa ada rincian lebih lanjut.

Secara umum pengembangan kawasan perkotaan sampai 5 tahun ke depan ada 3 perencanaan wilayah baru dikembangkan sebagai kota metropolitan di luar Jawa. Untuk total pembangunan wilayah metropolitan di luar Jawa ada 4.

Sementara itu untuk pengembangan kota besar, sedang, dan kecil sebagai PKN/PKW ada 54 kota.

Adapun untuk arah kebijakan pembangunan di wilayah Kalimantan ada tiga.

Pertama, major project pengembangan kawasan metropolitan yakni di Banjarmasin untuk mengurangi kesenjangan antara KBI dan KTI.

Kedua, major project pengembangan kota baru yaitu Tanjung Selor sebagai pusat pemerintahan dan salah satu pusat pelayanan wilayah perbatasan.

Ketiga, major project pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara meliputi PKSN Paloh-Aruk dan Nunukan, termasuk ekonomi di wilayah sekitarnya. Pembangunan ini juga memiliki fungsi ganda untuk mengutamakan mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Ibu Kota Dipindah

Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top