Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pembiayaan Pindah Ibu Kota Bergantung Hasil Pengelolaan Aset di Jakarta

Rencana pembiayaan pemindahan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur masih sangat bergantung dengan hasil pengelolaan aset di DKI Jakarta yang justru terancam sektor propertinya akan melambat.
Gloria Fransisca Katharina Lawi
Gloria Fransisca Katharina Lawi - Bisnis.com 26 Agustus 2019  |  16:49 WIB
Gagasan rencana dan kriteria desain ibu kota negara. - Antara
Gagasan rencana dan kriteria desain ibu kota negara. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana pembiayaan pemindahan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur masih sangat bergantung dengan hasil pengelolaan aset di DKI Jakarta yang justru terancam sektor propertinya akan melambat.

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyatakan, rencana membuka keran baru Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan aset di DKI Jakarta masih memiliki banyak tantangan.

Tauhid menilai, pengelolaan aset yang diandalkan DKI Jakarta masih sebatas bangunan dan tanah. Kondisi pengumuman ibu kota pindah ke Kaltim menurut Tauhid malah akan memberi imbas pada penurunan ekonomi di DKI Jakarta.

“Perputaran uang juga berkurang, sehingga demand terhadap kantor atau gedung juga berkurang. Implikasinya swasta sedikit sekali yang tertarik,” jelas Tauhid kepada Bisnis.com, Senin (26/8/2019).

Dia menilai, bangunan atau gedung yang dimiliki DKI Jakarta juga mayoritas adalah gedung tua yang membutuhkan dana investasi perbaikan cukup besar. Sebagian bangunan yang masih baru berlokasi di Jakarta Selatan, tetapi jumlah gedung pemerintahan yang bisa disewakan dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sangat sedikit.

“Proses kerja sama KPBU ini juga harus melalui lelang. Ini akan panjang dan belum tentu menarik, karena implikasi harga penawarannya pasti rendah,” ungkap Tauhid.

Dengan mengantongi dana revitalisasi DKI Jakarta sebesar Rp571 triliun dalam 10 tahun mendatang, Tauhid mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam pengelolaan aset. Utamanya adalam mencari dana dari pihak swasta.

“Swasta akan tertarik untuk bangun rumah dan fasilitas lain di Kaltim yang jelas untungnya, dan dibayar melalui gaji pegawai PNS,” ungkapnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Ibu Kota Dipindah
Editor : Achmad Aris
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top