Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Kementerian Ketenagakerjaan membuka 12,8 juta lapangan kerja pada periode 2020 hingga 2024 diyakini akan mengurangi angka pengangguran ke level 3%—4%.
Kementerian Ketenagarjaan (Kemenaker) akan kembali menciptakan kesempatan kerja atau lapangan kerja sebanyak 12,8 juta orang dalam kurun 2020—2024. Pada periode tersebut, pemerintah ditargetkan dapat membuka 10 juta lapangan kerja baru.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar mengatakan rencana Kemenaker kembali membuka lapangan kerja baru sebanyak 12,8 juta dalam 5 tahun ke depan diyakini dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 1% hingga 2%.
Adapun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, TPT per Februari 2019 sebesar 5,01%, menurun bila dibadingkan dengan Februari 2018 yang sebesar 5,13% dan periode yang sama tahun 2017 yang sebesar 5,33%.
Lalu, TPT pada Agustus 2018 mencapai sebesar 5,34%, menurun dari Agustus 2017 yang sebesar 5,50% dan Agustus 2016 yang mencapai 5,61%.
"Saya optimistis rencana pembukaan 12,8 juta lapangan kerja 5 tahun ke depan berdampak pada penurunan angka pengangguran sebesar 2% sehingga berada di level 3%," ujarnya kepada Bisnis.com, Senin (26/8/2019).
Menurutnya, program pembukaan lapangan kerja 10 juta dalam rentang 2014—2019 memang sudah terpenuhi dan berdampak pada penurunan angka pengangguran. Hal itu terbukti adanya penurunan tingkat pengangguran ke angka 5,01%.
"Ini sudah baik pembukaan lapangan kerja. Secara kuantitas memang sudah dapat terpenuhi, namun secara kualitas pekerjaan yang diciptakan juga harus terpenuhi," katanya.
Beberapa indikator pencapaian lapangan kerja secara kualitas adalah pekerjaan yang sifatnya berkelanjutan, pekerja mendapatkan upah layak, pekerja dapat jaminan sosial, dan lain sebagainya.
"Nah dengan capaian itu tentunya capaian di periode kedua memang harus ditingkatkan baik pembukaan lapangan pekerjaan baik kuantitas maupun kualitas," ucapnya.
Timboel mengusulkan agar lapangan kerja yang diperbanyak yakni sektor lapangan kerja di ekonomi kreatif, manufaktur dan pariwisata. Pasalnya, ketiga sektor ini masih sangat besar dan ini harus dimanfaatkan untuk pembukaan lapangan kerja yang lebih besar lagi.
Kendati demikian, selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga perlu memberikan pelatihan tenaga kerja bagi calon pekerja maupun pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Tentunya dengan pelatihan itu dapat meningkatkan kualitas SDM yang akan menarik perhatian para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia," tuturnya.
Di sisi lain, President Konfederasi Serikat Pekerja Iqbal (KSPI) Said Iqbal menilai program pembukaan lapangan kerja belum berdampak secara signifikan mengurangi pengangguran. Hal itu dikarenakan masih banyaknya tenaga kerja yang menganggur.
"Yang perlu dibuka dan diperbanyak ini untuk sektor manufaktur dan padat karya. Selama ini pemerintah berfokus pada lapangan kerja informal saja," katanya.
