Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah bakal menekan belanja non-kementerian dan lembaga (K/L) dalam rangka menekan penggunaan anggaran.
Hal ini seiring dengan pendapatan negara yang terus tertekan akibat perlambatan ekonomi yang menekan penerimaan pajak serta melebarnya defisit.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan serapan belanja K/L ditargetkan tetap pada angka 98%-99% dari alokasi anggaran.
Sesuai dengan outlook 2019, belanja K/L diproyeksikan terserap 99,9% dengan nominal Rp854,91 triliun.
Meski demikian, pengehematan-pengehematan bakal dilakukan atas belanja-belanja yang ada seperti belanja untuk perjalan dinas hingga efisiensi dalam proses lelang.
"Misalnya untuk pengadaan proyek Rp10 miliar itu lelang kenyataannya Rp8 miliar, Rp2 miliar bisa digunakan untuk K/L lain atau tidak dipakai," ujar Askolani, Selasa (27/8/2019).
Dengan ini, maka belanja non-K/L yang bakal dihemat, terbukti dengan outlook 2019 yang memproyeksikan belanja non-K/L sebesar Rp672,23 triliun atau 86,3% dari APBN 2019.
Menurutnya, belanja non-K/L yang bisa dihemat antara lain belanja subsidi dan belanja bunga utang, dan belanja lain-lain.
Meski demikian, perlu dicatat pula bahwa baru-baru ini Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memproyeksikan kuota bahan minyak jenis tertentu (JBT) bakal jebol sekitar 800.000 kiloliter hingga 1,4 juta kiloliter.
Merujuk pada Nota Keuangan APBN 2019, volume JBT untuk 2019 ditetapkan sebesar 15,11 juta KL dengan solar mencapai 14,5 juta KL dan minyak tanah mencapai 610.000 KL.
"Itu tugas BPH Migas untuk komunikasi dengan Pertamina, kita minta untuk lakukan pengendalian," ujar Askolani singkat.
Adapun subsidi energi per Juli 2019 telah terealisasi sebesar Rp68,1 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp71 triliun pada periode yang sama.
Meski demikian, subsidi BBM dan LPG tumbuh 2% (yoy) dengan realisasi mencapai Rp41,5 triliun atau 41,3% dari anggaran yang mencapai Rp100,6 triliun.
Outlook dari belanja subsidi BBM dan LPG pada 2019 memproyeksikan jenis belanja tersebut bakal mencapai Rp90,28 triliun.
Namun, perlu dicatat bahwa outlook 2019 masih berasumsi bahwa minyak yang dikonsumsi sesuai dengan kuota JBT dan tidak memperhitungkan jebolnya kuota bahan minyak JBT.
