Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Kalimantan Timur siap menangkap peluang jasa konstruksi seusai daerahnya ditetapkan menjadi ibu kota negara.
Heru Sucahyono, Ketua LPJK Kalimantan Timur, mengatakan bahwa LPJK Provinsi (LPJKP) Kalimantan Timur bermaksud menggalang kolaborasi efektif dari seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Timur dan nasional, serta global untuk menyatukan sumber daya bagi pembangunan ibu kota negara yang baru tersebut.
"Tujuan LPJKP Kaltim adalah mengajak seluruh eksponen akademisi, pemerintah, komunitas profesional, komunitas bisnis, komunitas adat, komunitas politik, dan komunitas lainnya untuk mempersiapkan diri berkontribusi positif dalam pembangunan ibu kota negara," ujarnya kepada Bisnis, Senin (26/8/2019).
Jumlah anggota LPJK yang ada di Kaltim berjumlah 6.000 badan usaha, tetapi setelah dilakukan pendaftaran ulang hanya terdapat 2.000 badan usaha karena kondisi pekerjaan yang menurun hal ini tak lepas dari melambatnya pertumbuhan ekonomi selama 4 tahun terakhir.
"Dengan terpilihnya Kaltim ini berpengaruh kepada industri jasa konstruksi di Kaltim."
Menurut Heru, yang terpenting adalah dukungan nyata dari rakyat Kaltim bagi pembangunan ibu kota negara tersebut dan langkah-langkah yang terukur untuk mengapitalisasi dukungan rakyat Kaltim.
Baca Juga
LPJKP Kaltim juga telah menyelenggarakan seminar nasional pada 27 Juli 2019 tentang kesiapan Kalimantan Timur dalam pembangunan ibu kota negara. Menindaklanjuti hasil seminar ini, LPJKP Kaltim akan melakukan beberapa inisiasi bersama pemangku kepentingan terkait yakni membentuk Kalimantan Development Forum.
"Tujuan forum ini adalah melembagakan kolaborasi seluruh pemegang kepentingan yakni akademisi, bisnis, pemerintah, dan komunitas agar sinergis dalam menyiapkan diri, memperkuat kapasitas bersama dan menyukseskan pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Forum ini akan menjadi simpul kebersamaan seluruh komponen rakyat Kalimantan Timur untuk berpartisipasi produktif," katanya.
