E-SRUT dan BLUe Dirilis, Kemenhub Targetkan PNBP Hingga Rp1 Triliun

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menyatakan digitalisasi sertifikasi e-SRUT dan BLUe guna meningkatkan pelayanan dan efisiensi dalam pengurusan pengujian kendaraan bermotor.
Rinaldi Mohammad Azka
Rinaldi Mohammad Azka - Bisnis.com 23 Agustus 2019  |  12:17 WIB
E-SRUT dan BLUe Dirilis, Kemenhub Targetkan PNBP Hingga Rp1 Triliun
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kemenhub, Budi Setiyadi

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan merilis digitalisasi sertifikat registrasi uji tipe bernama e-SRUT dan Bukti Lulus Uji Berkala elektronik (BLUe) dengan target mendongkrak pendapatan negara bukan pajak di atas Rp1 triliun sepanjang 2019.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menyatakan digitalisasi sertifikasi e-SRUT dan BLUe guna meningkatkan pelayanan dan efisiensi dalam pengurusan pengujian kendaraan bermotor.

"Mempercepat e-SRUT menjadi PNBP yang cukup besar, 1 hari-2 hari hari ini target PNBP Rp800 miliar. Sampai 2019 Rp1 triliun, e-SRUT kami berkomitmen akuntabilitas keterbukaan kami masalah SRUT," ujarnya, Jumat (23/8/2019).

Melalui versi digital, katanya, seluruh proses SRUT sudah dapat dilakukan tanpa tatap muka, mulai dari pengajuan, sampai dengan sertifikat diterbitkan dalam bentuk pdf (portable document format).

Dia mendorong kerja sama dengan Kepolisian sehingga ketika e-SRUT belum diterbitkan, lembaga penegak hukum itu akan membantu sehingga nanti e-SRUT dengan pengurusan kendaraan baru menjadi satu paket. "Tahap I sampai sekarang semua SRUT sepeda motor sudah eSRUT, mobil nanti Oktober," imbuhnya.

Dari penerapan BLUe, dia berharap  dapat mengurangi pemalsuan buku fisik tersebut. Dengan begitu, dia berharap hal ini dapat mengurangi kendaran-kendaraan yang kelebihan dimensi (overdimension).

"Sampai sekarang yang sudah BLUe baru 38 tempat Dinas Perhubungan di kabupaten kota dan tujuh provinsi. Akhir Desember sudah sekitar 200 Dinas Perhubungan kab dan kota akan terapkan BLUe," ujarnya.

Adapun, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan semua proses mendapatkan izin secara digital akan transparan dan terintegrasi dalam jaringan.

"Kedua uji berkala memang syarat dengan bagaimana melihat terutama mobil tersebut apakah sesuai atau taat dengan asas yang diberlakukan dalam berkendaraan dan safety."

Editor : Hendra Wibawa

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top