Tahun 1999, untuk pertama kalinya saya pergi ke Beijing, atas undangan pemerintah China. Selain Beijing, saya dan sejumlah teman juga berkunjung ke Shanghai. Timing kunjungan yang tepat, saat China tengah berbenah dan Indonesia sedang berubah.
Saat itu, Indonesia baru saja terkena pukulan krisis multidimensi tahun 1997/1998. Krisis yang memutarbalik sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem politik yang semula menganut apa yang disebut “demokrasi Pancasila”, beralih menjadi sistem “demokrasi liberal” seperti yang kita lalui hari-hari ini.
Sistem pemerintahan berbalik dari sentralistis berubah menjadi berbasis otonomi daerah dan pemilihan langsung. Para Bupati dan Walikota, serta Gubernur, yang dipilih dari hasil pilkada langsung, begitu leluasa membuat aturan main yang kerap kontraproduktif.
Sistem ekonomi juga semakin mengukuhkan diri pada rezim yang berlandaskan kepada pasar, termasuk sistem devisa dan sistem nilai tukar yang bebas.
Pers juga hidup dalam rezim kebebasan yang nyaris tanpa batas. Tidak ada lagi “rezim breidel” untuk perusahaan pers seperti yang pernah terjadi selama lebih dari 30 tahun Presiden Soeharto berkuasa.
Maka, Indonesia menjadi salah satu negara yang super bebas.
Euforia kebebasan itu bukan tanpa akibat dan dampak yang mengikuti. Hingga hari ini, begitu banyak kegaduhan dalam banyak aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Proses legislasi di parlemen, proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan publik, menjadi lebih complicated. Kerap menimbulkan banyak konsekuensi sosial-politik yang rumit.
Apalagi hari-hari ini, setelah berkembang Internet, smartphone dan media sosial. Ia telah mengubah perilaku masyarakat begitu rupa. Dinamika sosial politik menjadi liar, dan kadang pelik.
***
Di masa lalu, para pengamat di Indonesia kerap membuat perbandingan dengan Filipina dan India. Perekonomian di dua negara itu dinilai tidak outstanding lantaran sistem politik yang bebas dan terbuka.
Sayangnya, setelah 1998/1999, Indonesia mengalami hal yang sama. Apalagi, perubahan sistem politik di Indonesia itu berbarengan dengan krisis multidimensi tahun 1997/1998.
Tahun 1998, dengan kontraksi ekonomi sebesar 14%, perekonomian mundur satu dekade ke belakang. Kue ekonomi merosot tinggal sekitar US$100 miliar pada tahun 1998. Bandingkan dengan kue ekonomi Indonesia saat ini, yang telah menembus US$1 triliun lebih sejak tahun 2017.
Tragedi ekonomi 1998 adalah kombinasi pertumbuhan yang merosot hingga -14%, disertai depresiasi rupiah yang anjlok dari Rp2.400-an menjadi rata-rata di atas Rp10.000 per dolar AS. Banyak PHK di mana-mana, tragedi kebangkrutan menjebak banyak perusahaan Indonesia, yang berutang dalam dolar Amerika.
Dalam konteks dinamika sosial-politik dan ekonomi di Indonesia semacam itulah saya berkunjung ke China. Saat krisis ekonomi Indonesia berkecamuk, saya memang banyak membaca sepak terjang Beijing dalam merespons krisis Asia.
Beijing menimbang secara strategis, mencegah penyebaran dampak krisis lebih luas lagi. China tidak mau mengubah sistem mata uangnya dan tidak ingin melakukan “langkah drastis”. Pembuat kebijakan di China menanggapi kondisi emergency itu dengan mencegah agar krisis tidak berkembang semakin akut.
Apabila Beijing kala itu melakukan devaluasi yuan, gejolak krisis dapat dipastikan akan tambah melebar, kian dalam dan makin menyakitkan.
Padahal, China sebenarnya kehilangan daya saing yang signifikan akibat depresiasi mata uang negara-negara Asia yang tak terkendali. Beruntung, para pemimpin Beijing memiliki entrepreneurial leadership yang kuat.
Beijing tidak mengutamakan kepentingan domestik, tetapi mengedepankan dampak luas bagi ekonomi kawasan jika mengambil langkah drastis demi menjaga daya saingnya.
Beijing berkepentingan, mempertahankan stabilitas ekonomi Asia jauh lebih penting. Dengan begitu, China juga akan mendapatkan benefit ekonomi sambil menata perubahan domestiknya.
Kala itu, Beijing memang tengah berbenah, memperkuat apa yang disebutnya sebagai “ekonomi pasar sosial”.
Apa yang diceritakan oleh banyak pejabat muda di Beijing dan Shanghai, yang saya dapatkan dari kunjungan tahun 1999 itu, hasilnya nyata dalam satu dekade terakhir ini. China maju pesat.
Waktu itu Beijing baru saja menuntaskan tahap awal pengiriman banyak birokrat muda ke Amerika Serikat. Banyak di antaranya ke Harvard University. Sebagian dari mereka sudah kembali.
Termasuk beberapa yang menemui kami adalah pejabat-pejabat muda dari urban planning, pejabat bank sentral, maupun para perencana pembangunan nasional dan pembangunan daerah.
Kalau di Indonesia, mereka itu adalah birokrat-birokrat di Bappenas dan Bappeda. Serta pejabat tata kota. Saya ingat, salah satu Deputi Gubernur Bank Sentral China yang menemui kami, kala itu berkata, mereka dikirim ke Harvard –dan wajib kembali pulang—untuk membangun China.
Namun mereka tidak boleh serta merta meng-copy ilmu yang diperoleh di Harvard, tetapi membuat ilmu tersebut lebih relevan dengan kebutuhan dan kepentingan China. Maka dalam waktu singkat, China maju pesat.
Perkembangan kota-kota di China juga luar biasa. Saat saya berkunjung tahun 1999, kawasan Pudong di Shanghai masih “belum apa-apa”. Baru ada menara televisi Pearl Tower yang kala itu belum lama selesai dibangun, selain beberapa gedung bertingkat yang masih bisa dihitung dengan jari.
Kini, Pudong yang dibangun dengan konsep Free Trade Zone –seperti Batam di Indonesia—sudah jauh berubah. Beberapa tahun lalu dan dua pekan lalu, saat saya kembali mengunjungi Pudong, sudah disesaki sky-tower.
Kembali ke 1999 silam, pejabat Bappeda di Shanghai yang menerima kami mengatakan, investasi pembangunan Pearl Tower dalam tiga tahun akan impas. Mereka mengembangkan “model bisnis baru” dalam memanfaatkan utilitas publik sebagai tempat destinasi piknik, dengan segala atraksi yang menghasilkan uang. Dengan bahasa sekarang, mereka melakukan monetisasi utilitas publik.
Shanghai dengan Pudong dipisahkan sungai besar yang kala itu tidak secantik sekarang. Pemerintah kota kala itu mengalokasikan dana setara dengan Rp10 triliun per tahun, untuk melakukan normalisasi sungai Huangpu.
Normalisasi sungai Huangpu bukan cuma bertujuan mengubah aliran air yang kotor dan hitam menjadi bersih, tetapi juga “dibangun kembali”, termasuk membuat tanggul dan pedestrian di tepi sungai besar itu.
Yang pasti, jangan sandingkan dengan Jakarta yang hingga saat ini masih berkutat dengan debat istilah, antara normalisasi dengan naturalisasi.
Kini Huangpu River tampak sangat bersih, menjadi salah satu venue atraksi wisata populer bagi turis China maupun mancanegara. Selasar pedestrian sungai Huangpu menjadi tempat selfie para turis, terutama sisi yang menghadap ke arah Pearl Tower dan pencakar langit Pudong.
Di atas sungai Huangpu itu saat ini juga silang sengkarut infrastruktur, yang membuat mobilitas antara Pudong dan Shanghai menjadi begitu cepat dan dekat. Tahun 1999, penampakan itu belum terlihat.
Proses pembaruan ekonomi China, yang mengandalkan keterbukaan dan investasi asing memang berlangsung sejak 1980-an di bawah pemimpin China Deng Xiao Ping hingga hari-hari ini. Ekonomi China melaju pesat dengan pertumbuhan rata-rata 9,5% hingga tahun 2013.
Dalam pertemuan CEO Forum di sela-sela APEC Leaders Meeting di Bali, November 2013, saya ingat pidato Presiden Xi Jinping yang mengesankan.
Di depan para CEO global di forum itu, Presiden Xi seperti salesman. Presiden Xi merencanakan penyesuaian “model bisnis” China. Tak lagi semata mengandalkan investasi dari luar, melainkan akan lebih “inward looking”.
Beijing ingin memperkuat positioning menjadi basis produksi untuk memasok pasar domestik yang besar. Produksi manufaktur yang lebih efisien dan skala besar. Tentu, bonusnya adalah pasar dunia.
“Positioning” baru itu rupanya memberikan hasil cepat. Setelah penandatanganan banyak pakta perdagangan bebas dengan berbagai kawasan, termasuk dengan Asean, perdagangan internasional China melesat. Produk-produk China menguasai pasar dunia.
Bahkan, ‘dominasi’ China itu membuat Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, kelabakan. Defisit perdagangan Amerika dengan China kian hari kian tambun. Maka, Pak Trump melancarkan jurus “perang dagang”.
Pak Trump tampaknya tidak peduli, meski jurus perang dagangnya itu menciptakan badai terhadap perekonomian dunia. Pak Trump juga provokatif. Bahkan melalui berbagai pernyataan yang diunggah di akun Twitter-nya.
Ekonomi dunia pun kian tidak stabil. Bagi Trump mungkin tak mengapa, yang penting memperjuangkan kepentingan Amerika. Tak peduli dampak yang ditimbulkan terlalu mahal bagi perekonomian dunia.
***
Menjelang Lebaran beberapa waktu lalu, saya bertemu Presiden Joko Widodo, bersama teman-teman dari Bisnis Indonesia. Kami mendapatkan slot untuk melakukan wawancara.
Poin yang saya garisbawahi, Pak Jokowi, panggilan populer Presiden Joko Widodo, ingin gerak cepat. Pak Jokowi tampaknya ingin mewariskan legacy: Indonesia yang lebih maju, sejahtera, adil dan makmur.
Karenanya, Pak Jokowi ingin mengisi Kabinet-nya dengan menteri-menteri yang memiliki managerial skill bagus, serta kemampuan mengeksekusi program yang mumpuni.
Harapan Pak Jokowi, Kabinet mendatang ini adalah “Kabinet Eksekutor”. Biar bisa lari cepat, memeratakan pembangunan ekonomi ke seluruh Indonesia alias Indonesia Centris, dan meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia (human capital).
Sehari sebelum wawancara, kebetulan saya juga diundang untuk bertemu dengan Presiden Jokowi bersama beberapa kawan. Ada satu hal yang saya garis bawahi, yakni pertanyaan Pak Jokowi yang mengejutkan: “Bagaimana seandainya saya tarik Gerindra ke Kabinet?”
Gerindra adalah pemimpin Koalisi yang mengusung Pak Prabowo Subianto, rival Koalisi PDI Perjuangan yang mengusung Pak Jokowi saat Pilpres lalu.
Kawan-kawan saya serta-merta memberikan respons: “Itu nanti akan menghilangkan check and balances.” Ada lagi: “Itu akan membesarkan anak macan.” Begitu kira-kira.
Intinya, teman-teman langsung keberatan dengan ide Pak Jokowi itu. Ide yang kemudian menjadi ramai dan belakangan ditentang oleh anggota koalisi Pak Jokowi sendiri.
Saya menebak, pasti ada sesuatu di benak Pak Jokowi dengan idenya itu.
“Begini,” kata Jokowi. “Selama lima tahun ini banyak proses legislasi di parlemen yang mandeg. Padahal saya butuh perubahan-perubahan perundangan agar bisa berlari lebih cepat,” lanjutnya.
“Nah, kalau untuk efektifitas pemerintahan dan kebijakan, bagus.” Begitu kira-kira akhirnya kami merespons. Dialog pun berlanjut.
Dan dua pekan lalu, Presiden Jokowi memastikan Ibukota Negara pindah dari Jakarta. Isu lama yang selalu jadi wacana. Kini hendak dieksekusi. Lalu kemarin, sebuah tempat di Kalimantan Timur dipilih sebagai lokasi pengganti Jakarta.
Nggak usah menerka-nerka. Siapa pula nyangka, infrastruktur yang lama mangkrak dan tak banyak bergerak di masa lalu, bisa dikerjakan sebegitu cepat dalam empat tahun terakhir, dengan cara yang “tak biasa”.
Langkah Pak Jokowi memang kerap di luar dugaan kita. Mungkin itulah yang disebut karakter entrepreneurial leaders itu.
Saya diingatkan dengan istilah ini oleh Pak Benny S. Gunawan, mantan eksekutif Astra, sahabat Pak Teddy Rachmat.
Pak Benny kini menjadi dosen di Sekolah Bisnis Manajemen ITB. Prinsip entrepreneurial leadership inilah yang sekarang diajarkan kepada para mahasiswa MBA-nya.
Maka, di Kabinet mendatang, para menteri Pak Jokowi pun tak cukup hanya memiliki keahlian manajerial, melainkan perlu kemampuan entrepreneurial leadership pula.
Bukan kebetulan, karakter semacam itu telah lama dimiliki para pemimpin China. Mulai dari para birokrat yang dikirim ke Harvard, hingga Presidennya.
Lihat saja, bagaimana China maju pesat dan menguasai dunia. Membuat kalang kabut Amerika. Karena manajemen negara yang dikelola oleh para entrepreneurial leaders sejak tiga dekade lalu itu kini telah membuahkan hasil nyata.
Pak Jokowi tentu tidak bisa sendiri. Para pemimpin daerah di Indonesia seyogianya punya irama yang sama. Menjadi entrepreneurial leaders pula. Apalagi telah memiliki otonomi yang begitu leluasa.
Jika mengelola daerah dengan begitu-begitu saja, akan hilang kesempatan kita naik kelas menjadi negara maju dan sejahtera. Dengan kerja biasa-biasa saja, kita akan berhenti dalam jebakan kelas menengah yang suka protes dan hanya doyan mencela. Nah, bagaimana menurut Anda? (*)
