Gadis Cantik Dipandang Mata
Indah Berpakaian Sangat Serasi
Semoga pasti di Mana Ibu Kota
Segera Bisa Ditentukan Lokasi
Pantun berisi untaian harapan soal lokasi ibu kota baru tersebut juga diungkapkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Bodjonegoro saat menutup sambutannya pada konsultasi regional Kalimantan pada Selasa (22/8).
Isu hangat ibu kota baru terus bergulir menyusul permohonan izin Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan pada sidang bersama DPR/MPR 16 Agustus 2019.
Kendati sudah menyebutkan pemindahan akan dilakukan ke Kalimantan Timur, tetapi kepala negara belum menyebutkan secara pasti lokasi tepat ibu kota baru.
Bambang pun menyebutkan ibu kota baru bukan perkara siapa gubernurnya. Pemerintah, lanjut dia, masih meninjau kondisi wilayahnya sebagai ibu kota yang ideal, bukan hanya sekadar tempat bagi gedung-gedung perkantoran pencakar langit, dan menjadi standar bagi pembangunan kota di Indonesia. Dengan ketersedian lahan luas, dapat membangun ibu kota, yang memiliki konsep 60% wilayah terbangun dan 40% kawasan hijau kota.
Bambang menekankan, Ibu Kota Jakarta tidak bisa dijadikan standar yang bisa ditiru karena beberapa alasan.
Pertama, terkait dengan air bersih. Dia menyebutkan, warga Jakarta masih bergantung dengan penggalian sumur tanah untuk memperoleh air bersih. Tingginya tingkat ketergantungan ini mengakibatkan penurunan permukaan tanah dan kemiringan Monas sebesar 6 cm per tahun. Akibatnya, banjir rob yang identik dengan wilayah Semarang dan Tegal, kini juga telah melanda Jakarta Utara.
Di sisi lain, kualitas air sungai di Jakarta sebesar 96% masuk dalam kategori tercemar berat. Jakarta juga menyandang predikat kota dengan kualitas udara terburuk berdasarkan data air visual 2019.
“Artinya Jakarta tidak ideal karena air bersih tidak datang dari saluran yang benar. Kota yang ideal kalau air bersih datang dari pipa. Air limbah tidak dibuang ke septic tank, yang benar ada saluran air limbah yang dibuang ke IPAL ,” paparnya.
Selain itu, untuk menjadi standar kota yang benar, penggunaan tabung gas LPG untuk kepentingan dapur harus digantikan dengan jaringan gas dan listrik. Namun, jaringan kabel listrik Indonesia masih semrawut harus bisa diselesaikan dengan tekonlogi penyaluran listrik via bawah tanah.
Persoalan lainnya, transportasi umum dan kemacetan. Warga Jakarta tercatat memiliki waktu commuting time sebesar 2—3 jam per trip atau 4-5 jam per round trip. Kondisi itu menempatkan Jakarta di peringkat ketujuh paling macet dari 403 kota yang disurvei di 56 negara. Kerugian ekonomi akibat kemacetan meningkat dari Rp56 triliun per 2013 menjadi Rp65 triliun per tahun sesuai data World Bank pada 2017.
Kemacetan itu karena kurang nyamannya transportasi publik sehingga masyarakat memilih menggunakan kendaran pribadi. Nantinya, Bambang mengharapkan kota baru bisa berfokus pada penyediaan angkutan umum.
