Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PINDAH IBU KOTA : Sulitnya Mencari Lokasi Paling Ideal

Rencana ibu kota baru terus bergulir menyusul izin Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan pada sidang bersama DPR/MPR 16 Agustus 2019. Kendati santer terdengar ibu kota baru berlokasi di Kalimantan Timur, tetapi Presiden belum menyebutkan secara pasti lokasi pasti pengganti Jakarta.
Presiden Jokowi (kedua kiri), didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan), dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (ketiga kanan), mendengarkan penjelasan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kedua kanan) saat mengunjungi Bukit Soeharto, di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (7/5/2019)./Setkab-Anggun
Presiden Jokowi (kedua kiri), didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan), dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (ketiga kanan), mendengarkan penjelasan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kedua kanan) saat mengunjungi Bukit Soeharto, di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (7/5/2019)./Setkab-Anggun

Mengubah Orientasi Java Centris

Berdasarkan data Bappenas, pembangunan ibu kota baru akan berlangsung pada 2021 hingga 2024. Dimulai dari Istana, Kantor lembaga negara (eksekutif, Yudikatif, Legislatif), Taman Budaya dan Botanic Garden. Periode 2024 menjadi awal pemindahan ibu kota negara baru. Tahapan selanjutnya pada 2025—2029 pembangunan bagi perumahan dan fasilitas aparatur sipil negara (ASN)/TNI/Polri. Dilanjutkan pada periode 2030-2045 untuk pengembangan national Park, konservasi orang utan serta klater permukiman non-ASN. Metropolitan, dan wilayah pengembangan terkait dengan wilayah provinsi sekitarnya.

Ekonom Universitas Mulawarman Aji Sofyan mengatakan, pemindahan ibu kota mutlak diperlukan dalam mengurangi beban Jabodetabek dan Pulau Jawa. Kebijakan pemindahan itu Ssekaligus memberikan akses yang sama bagi wilayah NKRI serta tentunya, mengubah orientasi pembangunan dari Java Centris ke Indonesia Centris.

Jika menilik struktur perekonomian Indonesia secara spasial hingga kuartal II/2019 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 59,11%. Porsi Kalimantan masih minim dan hanya sebesar 8,01%.

Menurutnya, struktur kesenjangan ekonomi dalam perspektif NKRI memiliki resistensi tinggi dari sisi ideologi politik budaya serta keamanan.

“Adanya kesenjangan timur Indonesia dan kawasan barat dalam perspektif ini nggak bagus. Sejarah menunjukkan kehancuran Uni Soviet, saat Moskow dibangun secara masif sementara wilayah kecil lainnya protektorat Rusia sangat minimal sehingga terjadi disintegrasi dari sisi ekonomi dan militer,” terangnya.

Dalam rencana pemindahan wilayah termasuk ibu kota acapkali disertai dengan gejolak harga lahan. Dua lokasi mengerucut sebagai bakal ibu kota yakni Bukit Soeharto dan Sotek di Penajam Paser Utara.

Namun, nama Bukit Soeharto sebagai kawasan hutan lindung membuatnya tidak mungkin digunakan sebagai ibu kota.

Indeks Harga Properti (IHP) Residensial Balikpapan hanya tumbuh tipis menjadi 118,78 dibandingkan triwulan sebelumnya 118,72. Diproyeksikan pada kuartal III/2019 IHP juga masih tumbuh tipis 118,84. Hal serupa terjadi di Samarinda di level 103,32 dari sebelumnya 103,30.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Hendra Wibawa
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper