Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan meminta agar industri pengolah dan pengguna garam bisa mendahulukan pemanfaatan garam produksi rakyat untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya.
Hal ini menyusul adanya permintaan industri untuk segera merealisasikan sisa kuota impor garam dalam waktu dekat.
“Saya sudah sampaikan serap [produksi rakyat] dulu,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Brahmantya Satyamurti Poerwadi, Selasa (20/8/2019).
Pria yang akrab disapa Tio ini menjelaskan per 13 Agustus 2019 stok garam lokal yang berasal dari produksi tahun lalu masih bersisa sebesar 291.620,93 ton yang terdiri atas 181.620,99 ton produksi rakyat dan 110.000 ton produksi PT Garam.
Adapun produksi baru per 14 Agustus 2019 mencapai 277.962,85 ton yang terdiri atas 197.462,85 ton produksi rakyat dan 80.500 ton produksi PT Garam.
Dia pun berharap, serapan garam leh industri bisa lebih tinggi dari komitmen yang telah ditandatangani yakni sebesar 1,1 juta ton.
Adapun terkait peningkatan kualitas produksi garam rakyat, menurut Tio pihaknya telah melakukan sejumlah upaya seperti integrasi ladang garam walaupun luasannya masih terbatas hingga 15 hekatre (ha).
“Bersandingan 15 ha menurut kita adalah yang sekarang dimungkinkan karena setelah 16-17 ha juga perbatasannya sama lahan lain yang juga bukan garam,” jelasnya.
Selain itu, ada pula program gudang garam nasional. Saat ii, KKP telah mengembangkan 18 unit gudang garam nasional di berbagai daerah dengan luasan masing-masing 600 meter persegi dan kapasitas penampungan garam hingga 2.000 ton per unit.
