Bisnis.com, JAKARTA -- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan aset di DKI Jakarta untuk menyokong biaya pembangunan ibu kota hanya bisa terwujud jika Batavia direvitalisasi.
Wakil Ketua Umum Bidang Moneter, Fiskal, dan Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Raden Pardede menyatakan dunia usaha mendukung pemindahan ibu kota pemerintahan ke Kalimantan. Namun bagi pebisnis, prasyarat penting pemindahan ibu kota ini adalah dengan memperbaiki kualitas hidup di DKI Jakarta.
"Jadi maksud saya jangan kita memindahkan ibu kota ke Kalimantan tetapi Jakarta sebagai tempat pebisnis juga harus dibenahi," terangnya di DPR RI, Rabu (21/8/2019).
Dia merincikan ada banyak permasalahan di Jakarta yang menjadi wanprestasi bagi investor. Misalnya masalah lingkungan, masalah air, dan masalah polusi udara.
Dia menegaskan, para pebisnis atau investor tidak akan tertarik untuk menggunakan aset di DKI sepeninggal penghuni yakni para pegawai negeri sipil (PNS) ke Kalimantan.
Kondisi ini bisa memberi imbas pada sulitnya pengelolaan aset yang sebenarnya direncanakan sebagai strategi membiayai ibu kota melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Nantinya hasil pengelolaan aset di DKI ini berbentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang menjadi salah satu sumber dana bagi pembangunan ibu kota baru.
"Maka dari sisi bisnis melihatnya Jakarta tetap harus diperbaiki itu dulu karena kalau mau pengelolaan aset nanti jangan sampai harga aset di Jakarta turun," jelasnya.
Jika revitalisasi DKI Jakarta dan aset yang akan ditinggalkan tidak berhasil, Raden Pardede menjamin tidak akan banyak investor yang berniat memanfaatkan aset-aset negara.
"Simple aja kita pebisnis melihat begitu, kalau misalkan kita biarkan Jakarta menjadi kumuh, Jakarta jadi polusi siapa mau beli tanahnya? Pebisnis melihatnya kita harus perbaiki dulu Jakarta ini transportasi dibuat bagus. Air diatasi, lingkungan dibenahi, supaya harga bagus dan orang tetap mau berinvestasi," terangnya.
